Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kinerja Bank DKI pada triwulan II 2020 masih tetap terjaga dengan baik. Beberapa indikator kinerja keuangan mencatatkan pertumbuhan yang positif secara ahunan atau year-on-year (yoy).
Di sisi perkreditan, secara yoy mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,3% dari semula Rp29,53 triliun per Juni 2019 menjadi sebesar Rp31,98 triliun per Juni 2020.
Demikian disampaikan Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,Kamis (6/8).
Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menunjuk Bank DKI sebagai salah satu BPD yang menerima penempatan dana sebesar Rp2 triliun untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut memberikan ruang yang cukup bagi Bank DKI untuk dapat tumbuh lebih tinggi di tahun ini.
“Dana tersebut utamanya akan digunakan untuk penyaluran kredit pada sektor produktif seperti UKM, Komersial & Korporasi secara selektif”, ungkap Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,Kamis (6/8).
Babay Parid yang juga merangkap sebagai Direktur Keuangan menambahkan, sektor-sektor usaha yang akan dikucuri kredit antara lain sektor kesehatan termasuk kepada komunitas farmasi, sektor pangan, sektor konstruksi serta kepada sektor lainnya seperti kios-kios binaan Perumda Pasar Jaya dan JakPreneur.
Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI per Juni 2020 juga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% dari semula Rp33,61 triliun per Juni 2019 menjadi sebesar Rp35,40 triliun per Juni 2020.
Bank DKI, juga masih terus berupaya untuk meningkatkan DPK dengan mendorong pemanfaatan aplikasi JakOne Mobile. Dengan JakOne Mobile, pembukaan simpanan deposito & tabungan dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi kantor layanan Bank DKI.
Per Juni 2020, total Aset Bank DKI tercatat meningkat sebesar 4,1% dari semula Rp45,63 triliun per Juni 2019 menjadi sebesar Rp47,50 triliun per Juni 2020.
Peningkatan kinerja tersebut juga didukung dengan kualitas asset yang terjaga dengan baik dimana per Juni 2020, Rasio NPL gross dan NPL Nett masing-masing tercatat sebesar 3,54% dan 0,86%.
”Kualitas aset juga menjadi fokus perhatian kami sehingga di tengah pandemi ini kami mampu mencatatkan pertumbuhan yang berkualitas” tandas Babay.
Pertumbuhan yang baik tersebut tidak lepas dari strategi sinergi dan kolaborasi antara Bank DKI, Pemprov DKI Jakarta, BUMD-BUMD, mitra kerja Pemprov DKI Jakarta dan BUMD.
Selain itu, di tahun 2020 Bank DKI juga menerima penghargaan bergengsi dari Marketing Research Indonesia dan Infobank sebagai The Best Service Excellence periode 2019-2020 kategori Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. (RO/E-1)
Perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
Realisasi transaksi digital di Kepulauan Seribu terus tumbuh positif
Bank DKI turut mendukung terwujudnya integrasi transportasi publik di Jakarta melalui sistem pembayaran non-tunai yaitu JakCard.
Keuntungan cuma bertahan setahun. Jika dilihat, total kerugian sampai Rp15 triliun pada 2021, juga dinilai tidak masuk akal.
Rencana penyidikan dalam kasus ini penting dibuat matang, untuk memastikan kasus kelar sampai persidangan.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Setelah 16 tahun hanya bergantung pada penyertaan modal APBD sebesar Rp3,15 miliar sejak 2009, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi PT Migas akhirnya mencapai BEP
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved