NSLIC/NSELRED Dukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi

PROYEK The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) mendukung penuh Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia, sebagai bagian dari tujuan untuk memperbaiki peraturan yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi.

Untuk itu NSLIC/NSELRED menyediakan keahlian dalam analisis dampak kebijakan dan konsultasi public terhadap regulasi yang dipilih menggunakan instrument Regulatory Impact Assessment (RIA).

Baca juga: Kementan Tingatkan Produksi Pangan Lewat Optimasi Lahan

Diungkapkan Project Director NSLIC/NSELRED Cavelle Dove, Kementerian Pertanian dipilih sebagai pilot bantuan RIA karena sebagian besar komoditas pilot NSLIC/NSELRED di 28 kabupaten/kota ada di sector pertanian, dan ini memberikan contoh lain bagaimana NSLIC/NSELRED dapat menghubungkan kinerja di tingkat desa dan peraturan tingkat nasional.

"Penggunaan instrument untuk menganalisis peraturan termasuk konsultasi public bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi selama penyusunan atau penyempurnaan peraturan. NSLIC/NSELRED juga mengkaji instrument untuk mengarusutamakan kepekaan gender dan kelestarian lingkungan, sebagai dua aspek lintas sektoral yang penting dalam analisis peraturan," ujar Cavelle Dove pada rangkaian konsultasi publik secara virtual dengan Kementerian Pertanian  bersama perwakilan beberapa kementeriandan lembaga lintas-nasional.

NSLIC/NSELRED adalah proyek yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Mitra utamanya adalah Kementerian Perencanaan  Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Cowater International Inc telah dipilih melalui proses kompetitif sebagai pelaksana proyek.

Konsultasi public mengenai alih fungsi lahan dan stok daging sapi diadakan pada 22 dan 27 Juli lalu yang melibatkan perwakilan dari kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rangkaian konsultasi public ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian dan menyetujui langkah-langkah strategis dan kebijakan/peraturan bersama yang perlu diambil untuk mengurangi konversi lahan pertanian dengan hasil akhir memperkuat ketahananpangan di Indonesia, dan ketiga meningkatkan populasi sapi local untuk memenuhi permintaan nasional.

Masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat mempengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional termasuk pilot Pengembangan Ekonomi Regional (PEL) yang telah diprakarsai oleh NSLIC/NSELRED. Peningkatan regulasi diperlukan di tingkat local dan  nasional karena peraturan maupun kebijakan nasional bertindak sebagai payung hukum untuk peraturan lokal.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7/2017 poin 7 (tentang Penyusunan, Implementasi, dan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan), Kepala Lembaga/Kementerian wajib melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko. Kedua, konsultasi public sebelum penetapan peraturan/kebijakan.  (Ant/A-1)