Penyerapan PEN UMKM Capai Rp11,98 Triliun

REALISASI penyerapan dukungan UMKM pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 27 Juli 2020 telah mencapai 9,70% atau setara Rp11,98 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp123,46 triliun.

Berdasarkan data penyerapan PEN UMKM yang diterima Media Indonesia pada Senin, (27/7) tercatat, realisasi subsidi bubga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp167,7 miliar dari yang dialokasikan sebesar Rp4,96 triliun. Penyaluran KUR tersebut terealisasi dari BRI sebesar Rp75,35 miliar, BPD Bali Rp3,02 miliar, KSP Gunaprimana Dana Rp33,85 juta, BPD Papua Rp10,95 juta, Bank Mandiri Rp19,92 miliar, BTN Rp44 juta dan BNI Rp68,78 miliar.

Sedangkan subsidi bunga pada non KUR belum terealisasi. Pada bagian ini, subsidi bunga akan diberikan melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan; BUMN (non KUR) dan BLU dan Koperasi (non KUR). Total yang dianggarkan untuk subsidi bunga non KUR mencapai Rp30,31 triliun.

Kemudian pada penempatan dana untuk restrukturisasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp78,78 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp11,38 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan rincian BRI Rp8,12 triliun, Bank Mandiri Rp1,88 triliun, BTN 75,37 miliar dan BNI Rp1,29 triliun dengan jumlah debiturnya sebanyak 178.056.

Selanjutnya pada belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dialokasikan sebesar Rp5 triliun dan belum terealisasi.

"Sampai dengan hari ini belum ada kredit yang masuk dalam penjaminan. Total potensi penjaminan sebesar Rp18,2 triliun dari total permohonan penjaminan sampai dengan 15 Juli 2020 sebesar Rp22,69 miliar. Proses penjaminan masih menunggu kesiapan dari pihak bank umum terkait teknis dan sistem informasi untuk dapat terhubung dan memanfaatkan sistem yang sudah ada di PT Askrindo dan PT Jamkrindo," tulis keterangan dari dokumen tersebut.

Sama halnya dengan penjaminan modal kerja (stop loss) yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun, hingga 27 Juli belum ada realisasi lantaran pihak penjamin masih melakukan proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan penjami. Begitu pula untuk Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah, belum ada realisasi dari yang dialokasikan sebesar Rp2,4 triliun.

Baca juga : BI Perbaharui Ketentuan Pasar Uang Antarbank Prinsip Syariah

Terakhir, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun. Pada pos ini, realisasinya telah mencapai Rp431,4 miliar atau 43,4% dari total yang dialokasikan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan kesehatan sebesar Rp695,20 triliun minim lantaran penyesuaian refocusing dan reprioritasi belanja kementerian/lembaga untuk penanganan covid-19.

"Kita memahami kalau menjalankan kegiatan pemerintahan memang selalu harus ada landasan hukum, harus ada landasan SOP karena ini uang rakyat, uang negara yang harus diatur berdasarkan Undang-Undang, Perpres, Peraturan Menteri, Perdirjen memang rumit," imbuh Sri Mulyani dikutip dari keterangan pers, Senin (27/7)

"Presiden mengharapkan kita tidak boleh tenggelam dalam kerumitan ini karena sedang krisis. Ini yang coba dipangkas dan dilakukan mengatasi persoalan kerumitan dari proses dan prosedur," sambungnya.

Itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan penyerapan anggaran program PEN belum optimal. Pasalnya dari total anggaran sebesar Rp695,20 triliun, penyerapannya baru mencapai 19% atau Rp135 triliun.

"Penyerapan stimulus penanganan covid-19 ini masih belum optimal, kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima pada 22 Juli, dari total stimulus sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp135 triliun artinya baru 19%," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7). (OL-7)