Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan memperbarui persenjataan yang dimiliki kapal-kapal patroli milik kementeriannya untuk menghadapi para pencuri ikan.
“Tahun ini persenjataan di kapal pengawas akan diperbarui dengan pengadaan 200 pucuk senjata jenis SS 2 buatan Pindad yang lebih memadai sehingga akan meningkatkan mental dan semangat pengawas pada saat operasi di laut,” ujarnya dalam konferensi pers dan peninjauan kapal illegal fishing di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Pernyataannya tersebut berkaitan dengan hasil tangkapan dua kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada 15 Juli 2020 oleh kapal pengawas Orca 03 dan Hiu 11.
Edhy menambahkan, sejak Oktober 2019 kala dirinya ditunjuk menjadi menteri, sebanyak 66 kapal pencuri telah ditangkap pemerintah. Dari jumlah tersebut, 49 kapal di antaranya merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam (22 kapal), Filipina (14), Malaysia (12), dan Taiwan (1).
Tujuh belas sisanya merupakan kapal berbendera Indonesia, 2 kapal di antaranya diproses hukum lantaran melakukan destructive fishing dan 15 kapal lainnya diberi sanksi administrasi.
Kapal-kapal yang disita itu, sambungnya, akan dihibahkan ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
“Kapal-kapal yang kita sita, karena masih bagus, rencananya akan kita hibahkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah perikanan punya jurusan perikanan, tapi tidak ada alat praktiknya, salah satunya kapal. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung,” ujar Edhy.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi langkah KKP dalam menangani pencurian ikan yang kerap terjadi. Pasalnya, tindak lanjut atas kapal-kapal tangkapan itu diproses dengan cepat.
“Sebelumnya, kapal-kapal yang mau ditenggelamkan lama sekali eksekusinya. Sekarang cepat. Semoga ke depan terus berjalan seperti ini sehingga kapal-kapal sitaan itu tidak menjadi beban untuk pemeliharaannya dan lain sebagainya,” pungkas Sutarmidji. (Mir/E-2)
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved