Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan memperbarui persenjataan yang dimiliki kapal-kapal patroli milik kementeriannya untuk menghadapi para pencuri ikan.
“Tahun ini persenjataan di kapal pengawas akan diperbarui dengan pengadaan 200 pucuk senjata jenis SS 2 buatan Pindad yang lebih memadai sehingga akan meningkatkan mental dan semangat pengawas pada saat operasi di laut,” ujarnya dalam konferensi pers dan peninjauan kapal illegal fishing di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Pernyataannya tersebut berkaitan dengan hasil tangkapan dua kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada 15 Juli 2020 oleh kapal pengawas Orca 03 dan Hiu 11.
Edhy menambahkan, sejak Oktober 2019 kala dirinya ditunjuk menjadi menteri, sebanyak 66 kapal pencuri telah ditangkap pemerintah. Dari jumlah tersebut, 49 kapal di antaranya merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam (22 kapal), Filipina (14), Malaysia (12), dan Taiwan (1).
Tujuh belas sisanya merupakan kapal berbendera Indonesia, 2 kapal di antaranya diproses hukum lantaran melakukan destructive fishing dan 15 kapal lainnya diberi sanksi administrasi.
Kapal-kapal yang disita itu, sambungnya, akan dihibahkan ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
“Kapal-kapal yang kita sita, karena masih bagus, rencananya akan kita hibahkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah perikanan punya jurusan perikanan, tapi tidak ada alat praktiknya, salah satunya kapal. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung,” ujar Edhy.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi langkah KKP dalam menangani pencurian ikan yang kerap terjadi. Pasalnya, tindak lanjut atas kapal-kapal tangkapan itu diproses dengan cepat.
“Sebelumnya, kapal-kapal yang mau ditenggelamkan lama sekali eksekusinya. Sekarang cepat. Semoga ke depan terus berjalan seperti ini sehingga kapal-kapal sitaan itu tidak menjadi beban untuk pemeliharaannya dan lain sebagainya,” pungkas Sutarmidji. (Mir/E-2)
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved