Hotel Berharap pada Kegiatan Pemerintah

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sektor perhotelan saat ini masih berada di posisi terpuruk meski telah terjadi pelonggaran dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Okupansi hotel masih berada di bawah 20% sehingga tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Para pemilik hotel yang sudah tidak sanggup menjalankan usahanya pun tidak mudah untuk keluar dari industri ini karena tidak ada yang mau membeli hotel yang mereka tawarkan.

Oleh karena itu, pelaku usaha perhotelan berharap banyak pada insentif yang diberikan pemerintah, terutama dalam meningkatkan okupansi hotel. "Perhotelan bisa bangkit apabila pemerintah melakukan belanja di perhotelan, misalnya menggunakan hotel untuk perjalanan dinas, seminar, workshop, training, dan sebagainya," kata Hariyadi di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, selama ini pemerintah berkontribusi cukup besar terhadap sektor perhotelan, yakni sekitar 25%-30%. Jumlah ini cukup signifi kan, apalagi di daerah.

"Jika pemerintah melakukannya, itu akan menolong dan secara perlahan akan mengembalikan situasi hotel seperti semula," ujar Hariyadi.

Untuk memastikan hotel bisa digunakan kembali, PHRI juga memastikan hotel ataupun restoran tak akan menjadi tempat penyebaran virus korona karena selalu menerapkan protokol kesehatan.

"Sejak 5 Maret kami telah melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, sampai sekarang sudah mengevaluasi hingga 3 kali, yakni pada Maret, Mei, dan Juni, yang mana disesuaikan dengan perkembangan covid-19," katanya.

Pihak hotel pun secara teratur melakukan pembersihan dan pemberian disinfektan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan, meliputi pintu, meja kursi, TV, remote TV dan AC, keran air, menyediakan hand sanitizer, dan sabun cuci tangan.

Begitu pula pihak hotel memberikan aturan tak hanya di kamar, tetapi juga di restoran, ruang pertemuan, kolam renang, dan sebagainya.

Perjalanan dinas

Industri perhotelan dinilai memerlukan banyak stimulus dari pemerintah guna menghadapi dampak negatif pandemi covid-19 terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata nasional.

"Stimulus dan bantuan dari pemerintah untuk dunia perhotelan sangat diperlukan untuk membantu agar industri ini tetap hidup," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, perusahaan konsultan properti, Ferry Salanto, dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, dan pelaku pariwisata diperlukan untuk dapat mendukung pemulihan ekonomi. Ia menuturkan keseragaman aturan, kebijakan, dan protokol di semua lini sehingga dapat menarik minat wisatawan asing untuk kembali berkunjung ke Indonesia, baik untuk berbisnis maupun berlibur. "Yang paling penting ialah bagaimana pemerintah menanggulangi pandemi ini tetap menjadi yang utama," katanya.

Pemerintah saat ini sedang merancang upaya untuk memberikan dukungan pemulihan bagi sektor pariwisata, dengan perhotelan dan penerbangan, menjadi targetnya.

Pemerintah telah melonggarkan kembali perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Bahkan, ada tujuh destinasi pariwisita yang dijadikan tujuan agar ASN menggelar pertemuan atau rapat di sana.

Diperkirakan ada sekitar Rp4,1 triliun anggaran perjalan dinas yang bisa meng alir dari Juli ini hingga November mendatang. (Ant/E-1)