Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara daring kemarin meresmikan 10 pembangkit listrik yang tersebar di sejumlah wilayah dengan total kapasitas sebesar 555 Megawatt (Mw).
"Beroperasinya 10 infrastruktur kelistrikan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah bersama PLN dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," ungkap Arifin dalam peresmian itu.
Ke-10 pembangkit itu terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh berkapasitas 80 Mw, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang (300 Mw dari total 500 Mw, 200 Mw dalam proses konstruksi), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Langgur (20 Mw).
Berikutnya, PLTMG Seram (20 Mw), PLTM Ambon Peaker (30 Mw), PLTMG Biak (15 Mw), PLTMG Biak 2-NCB PT Indonesia Power (10 Mw), PLTMG Jayapura Peaker (40 Mw), PLTMG Merauke (20 Mw), dan PLTMG Merauke 2-NCB 9 PT Indonesia Power (20 Mw).
Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM juga meresmikan 5 proyek jaringan transmisi dan 4 gardu induk yang berada di regional Sumatra-Kalimantan serta regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan bahwa sejumlah proyek yang diresmikan merupakan bagian dari proyek 35.000 Mw. PLN pun berkomitmen untuk dapat memenuhi hak dasar masyarakat, yakni mendapatkan akses listrik.
"Kami berharap infrastruktur ini dapat mendukung investasi dan industri Tanah Air demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan di sektor industri," kata Zulkifli.
Ia menambahkan, total biaya investasi yang digunakan untuk membangun 10 pembangkit itu mencapai Rp15 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.038 orang.
Untuk proyek transmisi, PLN juga telah menyelesaikan proyek transmisi Tol Listrik 275 Kv Sumatra atau Jaringan Interkoneksi 275 beserta GITET terkait yang terbentang dari Lahat, Sumatra Selatan, sampai dengan GITET Pangkalan Susu, Sumatra Utara, dengan total panjang jaringan 2.834 kms.
Tol Listrik 275 Kv Sumatra diharapkan bisa meningkatkan keandalan pasokan listrik karena dapat mengalirkan pasokan daya sebesar 350 Mw dan menurunkan biaya pokok produksi sistem Sumatra bagian utara sebesar Rp60/kwh dengan potensi penghematan mencapai Rp47,2 miliar per bulan. (Wan/E-2)
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDM Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkait aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Pertamina EP menggandeng BUMD dan KUD untuk mengoperasikan sumur tua dan sumur idle atau sumur yang menganggur.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved