Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MESIN pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah konsumsi masyarakat, industri manufaktur, investasi dan ekspor. Berbeda dengan Singapura yang hanya bergantung pada perdagangan internasional hingga akhirnya dinyatakan resesi karena pandemi covid-19.
"Kalau resesi yang terjadi di Singapura karena mereka adalah negara yang bergantung pada international trade dan dengan langkah-langkah yang mereka lakukan dengan circuit break, maka seluruh kegiatannya menjadi terhenti," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Sri Mulyani, ditambah dengan global environment yang melemah, Singapura itu kan peranan dari global demand sangat besar. Karena ekspornya lebih dari 100%. Ekonomi mereka kecil sehingga domestic demand tidak bisa mensubstitusi.
Indonesia, kata dia, agak beruntung lantaran pondasi pertumbuhan ekonomi nasional disokong oleh konsumsi masyarakat yang kontribusinya hampir separuh dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun karena pandemi konsumsi turut melambat, diikuti dengan menurunnya produktivitas industri manufaktur, tingkat investasi dan kinerja ekspor.
Itu menurutnya akan terlihat pada kuartal II yang diprediksi akan terkontraksi hingga 5%. Oleh karenanya, pemerintah tetap mewaspadai pelambatan-pelambatan tersebut agar Indonesia tidak turut menjadi negara yang masuk dalam jurang resesi di 2020.
"Tentu kita waspadai, karena bagaimana pun juga engine growth kita adalah konsumsi, investasi dan ekspor. Kali ini pemerintah akan menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi, investasi maupun ekspor," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menahan pelambatan ekonomi yang disebabkan pandemi. Misal, kebijakan pemerintah untuk menempatkan dana pada bank umum agar kredit dunia usaha di kelas bawah dapat bergerak.
Kredit modal kerja UMKM yang dijamin pemerintah juga menjadi salah satu langkah pengambil kebijakan untuk mendorong geliat perekonomian mulai dari akar rumput. Itu juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyerapan APBN dalam penanganan pandemi.
Baca juga : Resesi Singapura Berdampak ke Perekonomian Batam
"Kemarin Perpres sudah selesai direvisi, alokasi ditetapkan, DIPA sudah diselesaikan sehingga sekarang tinggal eksekusi.Kita akan melakukan monitoring sehingga kalau ada K/L yang membutuhkan perubahan kita akan lakukan secepat mungkin," jelas Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, saat ini pemerintah juga sedang memfokuskan untuk menolong daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) terganggu. Belum lagi setelah adanya arahan untuk realokasi anggaran dan refocussing untuk penanganan covid-19, APBD akan mengalami perubahan besar dan mengganggu kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah disebut mengalokasikan anggaran hingga Rp15 triliun untuk pinjaman kepada daerah agar bisa memulihkan perekonomiannya. "Bulan-bulan ini kita harus segera mengakselerasi. Termasuk dalam Perpres 72/2020 kita mengalokasikan hampir Rp15 triliun untuk pinjaman daerah. Mereka akan diberikan instrumen agar mereka bisa meminjam dengan suku bunga yang sangat murah dan mereka gunakan untuk memulihkan ekonomi di daerah," tuturnya.
Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menahan pelambatan ekonomi dan berhasil mencatatkan hasil yang baik pada kuartal III. Tujuannya, agar Indonesia bisa bebas dari bayang resesi dan pertumbuhan ekonomi secara meneyeluruh akan positif.
"Oleh karena itu di kuartal III kita mengejar. Beberapa data yang kita peroleh sudah menunjukkan adanya titik balik. Namun titik baliknya ini kita ingin akselerasi. Itu yang jadi fokus," pungkas Ani. (OL-2)
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini, namun tidak dipenuhi.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved