Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kena Dampak Covid-19

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan wabah Covid-19 memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, pandemi global ini juga menyebabkan realisasi investasi di triwulan II tahun 2020 juga diprediksi mengalami penurunan. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti pertemuan dengan Komite IV DPD RI secara daring, Selasa (14/7).

Baca juga: SKK Migas Beri Insentif pada KKKS untuk Tingkatkan Investasi

“Adanya persoalan kesehatan (wabah Covid-19) ini berdampak ke permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu inovasi dan pemikiran out of the box dalam meningkatkan investasi,” kata Bahlil melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/7).

Oleh karena itu, BKPM membuat strategi salah satunya ialah membentuk Satuan Tugas (Satgas) realisasi investasi yang telah berhasil mengawal 7 perusahaan asing merelokasi investasinya ke Indonesia.

"Saat ini, tim Satgas sedang membantu proses relokasi 17 perusahaan lagi serta berusaha menarik 119 perusahaan potensial asing lainnya," ujar Bahlil.

Bentuk upaya lainnya dari BKPM yaitu pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang telah berlaku penuh terkait proses perizinan, di mana terdapat 23 kementerian/lembaga yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya ke BKPM.

Bahlil juga mengungkapkan perlunya kerja sama yang baik antara segala elemen di daerah, baik pemerintah daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pengusaha, khususnya dalam mengawal investasi dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal. 

"Salah satu KPI (Key Performance Indicator) BKPM adalah kolaborasi investor luar maupun dalam negeri dengan pengusaha di daerah. Jadi BKPM ingin agar investasi berdampak bagi pengusaha di daerah atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kalau tidak, rasio gini Indonesia akan melebar. Untuk apa investasi di daerah kalau orang di daerah tidak bisa memanfaatkannya," tegas Bahlil.

Dalam pertemuan daring tersebut, BKPM bersama Komite IV DPD RI sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Hal tersebut untuk menciptakan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan sistem investasi agar ada sinkronisasi regulasi dan tidak saling tumpang tindih.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengingatkan agar BKPM melakukan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 serta meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP di daerah dalam isu-isu terkait perizinan.

"Kami berterima kasih kepada BKPM, khususnya kepada Pak Bahlil yang responsif terhadap permasalahan di daerah," ujar Elvina.

Komite IV DPD RI mengapresiasi langkah BKPM dalam bertugas mengawal permasalahan investasi di daerah dan menarik peluang investasi dampak relokasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok ke Indonesia.

Dalam prosesnya, BKPM didorong melakukan sosialisasi intensif dengan pemerintah daerah terkait kebijakan di bidang investasi. (OL-6)