Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dari standar global.
Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional pada 2019, stok infrakstruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35% pada 2015 menjadi 43% pada 2019.
"Namun, stok infrastruktur tersebut masih jauh dari target rata-rata dunia, yaitu sebesar 70%," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Heripoerwanto, dalam seminar virtual, Sabtu (11/7).
Baca juga: Hadang Dampak Covid-19,PUPR Percepat Program Padat Karya Tunai
Menyoroti data World Economics Forum 2019, lanjut Eko, daya saing infrastruktur Indonesia di kawasan Asia berada pada urutan 72 dari 140 negara. Penilaian itu mengacu indeks daya saing infrastruktur.
Bahkan di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok, daya saing infrastruktur Indonesia berada di rangking 5, setelah Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Thailand.
"Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia mutlak membangun percepatan infrastruktur yang masif dan distribusi merata," pungkas Eko.
Salah satu strategi pembangunan infrastruktur PUPR periode 2020-2024, yakni mengembangkan pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Bank Dunia Naikkan Status RI, Jokowi: Patut Disyukuri
Kemudian, meningkatkan kompetensi SDM, menyederhanakan regulasi dan birokrasi, serta mempercepat pengadaan barang dan jasa. Tidak ketinggalan, meningkatkan pengunaan material dan peralatan buatan domestik untuk memberikan nilai tambah.
"Memperkuat dan membuka peluang kerja sama bagi kontraktor lokal. Terakhir, melanjutkan pembangunan infrastruktur (2015-2019) untuk mendukung pengembangan wilayah, seperti KPN, KEK dan kawasan industri,” tutupnya.(OL-11)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved