Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), memastikan kesiapan para penyuluh all out untuk mendukung program program Food Estate di Kalimantan Tengah.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) Volume 14, Jumat (10/07), bersama Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi dan Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid. MSPP kali ini mengangkat tema ‘Dukungan Penyuluh Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah’.
Dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah, ada lima kementerian yang terlibat. Yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertahanan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi ke Kalteng Tinjau Food Estate
Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, keterlibatan kementerian ini merupakan bentuk kolaborasi antar kementerian dalam membangun program yang menjadi prioritas Pemerintah.
"Intinya kerja sama Kementerian akan saling membutuhkan. Karena tidak ada pertanian tanpa air, sedangkan jaringan irigasi itu membutuhkan air yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi sesudah water manajemennya selesai, Kementan baru memulai persiapan pertaniaannya, prasarananya, dan alat-alatnya," tutur Menteri SYL.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, menambahkan Food Estate bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi di lahan eksisting akan meningkatkan produktivitas, indeks pertanaman yaitu dengan perbaikan jaringan irigasi, alsintan, dan pemanfaatan varietas.
Baca Juga: Food Estate, Kementan Koordinasi SDM Pertanian Kalteng
Sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan memperbaiki jaringan irigasi yang sudah banyak tersumbat akibat pengendapan. Menurutnya, kondisi ini membuat gorong-gorong jadi rusak dan mengakibatkan banjir karena tertutup lumpur.
Dedi menilai Food Estate bisa diimplementasi melalui integrated farming atau pertanian terpadu, di mana 4 komoditas diintegrasikan di satu tempat. Empat komoditas itu antara lain padi, sayuran, itik, dan ikan.
“Secara manajemen, Food Estate akan menggunakan sistem korporasi. Petani diarahkan agar berkelompok. Dengan berkelompok akan menghasilkan skala ekonomi yang memadai, yang pastinya lebih efisien dari segi pupuk dan penggunaan alsintan. Selain itu, petani juga akan diarahkan untuk tidak lagi menjual gabah tetapi menjual beras,” terangnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi ke Kalteng Tinjau Food Estate
Ditambahkan Dedi, di tahun 2020 Food Estate akan dilakukan di Kalimantan Tengah. Tepatnya di luas lahan sekitar 30 ribu hektare (ha), terdiri dari 20 ribu ha di Kapuas, dan 10 ribu ha di Pulang Pisau yang baru-baru ini telah dikunjungi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Leli Nuryati mengatakan, Food Estate adalah korporasi. Dalam konsep pengembangannya dari hulu sampai hilir. Dari penyediaan lahan sampai pengolahan hasil hingga ke pemasaran.
“Dalam korporasi ini akan berbasis klaster, atau pengembangan sesuai potensi areanya dan bisa dikoordinasikan dengan klaster di area lainnya, dan di dalamnya kita kuatkan diversifikasi pangan lokal,” katanya.
Baca Juga: Kementan dan PU-Pera Garap Food Estate di Kalteng
Sementara Anggota Komisi IV DPR, TA Khalid, memberikan apresiasi untuk kegiatan MSPP. Menurutnya, kegiatan ini sebuah terobosan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian di masa pandemi Covid-19.
“MSPP ini juga bisa difungsikan sebagai media sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Pertanian, sekaligus sarana membangun dan mengembangkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan atau Kostratani,” katanya.
TA Khalid menambahkan, tema yang diusung pada MSPP volume 14 sangat relevan dengan arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo. Yaitu untuk mengembangkan sektor pertanian secara merata melalui pengembangan Kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah.(RO/OL-10)
