Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo mengaku takut pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga akan semakin anjlok jika para menteri tidak kunjung bekerja dengan luar biasa.
Sebagaimana diketahui, pada kuartal pertama tahun ini, perekonomian dalam negeri hanya tumbuh 2,97% dari yang biasanya berada di kisaran 5%.
Baca juga: Pengembangan Food Estate Hadirkan Antusiasme Petani Kapuas
Untuk kuartal kedua, meskipun angka resmi belum keluar, jika melihat data dan laporan di lapangan, diyakini pertumbuhan ekonomi akan turun lebih tajam.
"Kelihatan sekali ada penurunan demand, ada penurunan supply, ada penurunan produksi. Terganggu dan rusak semua. Dari demand, supply, production semua terganggu dan rusak," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (7/7). Pertanyaan Jokowi diunggah melalui akun Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip Kamis (9/7).
Oleh karena itu, ia meminta seluruh menteri melakukan percepatan kinerja, memangkas regulasi-regulasi yang menghambat.
Manajemen krisis harus dijalankan demi memperbaiki kondisi di Tanah Air baik dari segi kesehatan dan ekonomi.
"Kalau tidak, ngeri saya. Terus terang saya ngeri. Bukan hal yang biasa, ini mengerikan. Kepala negara yang saya telpon, hampir semua mengatakan hal yang sama. Dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia juga tidak semakin baik, semakin buruk," tuturnya.
Dalam tiga bulan terakhir, Jokowi melihat kinerja kementerian dan lembaga negara masih belum maksimal.
"Tiga bulan lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home. Tapi yang saya lihat ini malah kaya cuti. Padahal sedang kondisi krisis. Kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras, dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Perbaikan kinerja baru terlihat setelah kepala negara memberikan teguran keras dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.
"Setelah rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, tapi belum maksimal," ucapnya.
Belanja-belanja kementerian masih harus digenjot lebih kuat lagi di kuartal ketiga.
"Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengangkat, kuartal akan keempat lebih mudah. Tahun depan insya allah juga akan lebih mudah," sambung kepala negara.
Di periode sulit seperti sekarang, negara hanya bisa berharap pada belanja pemerintah untuk menjadi penggerak utama perekonomian.
"Saya minta semua dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.
Lebih jauh, kepala negara meminta belanja pemerintah harus mengutamakan produk-produk asli dalam negeri sehingga perputaran uang akan terasa lebih kencang.
Baca juga: Sinergi Bea Cukai dan TNI AL, Perkuat Penegakan Hukum di Laut
Misalnya, ia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bisa membeli keperluan alutsista di perusahaan-perusahaan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL.
"Semua APBN untuk beli produk dalam negeri. Belanja-belanja ke luar direm dulu. Beli, belanja, ya produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," imbuh mantan wali kota Solo itu. (OL-6)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved