KAI Minta Dana Talangan Rp3,5 Triliun untuk Operasional

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permohonan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Dana ini ditujukan untuk menjaga arus keuangan (cashflow) perusahaan yang terancam merugi akibat covid-19 hingga akhir 2020 ini.

Pihaknya meminta pinjaman ini dengan tenor selama 7 tahun dan bunga rendah 2-3%. Artinya PT KAI baru mampu melunasi utang ini pada 2027 mendatang.

“Kenapa kami minta jangka waktu tujuh tahun, kami sesuaikan dengan maturity profile dari obligasi jatuh tempo. Di mana, pada 2022 ada jatuh tempo, 2024 ada jatuh tempo. Sehingga kami harapkan pelunasan pinjaman Rp3,5 triliun tadi, kami lakukan mulai 2022,” ujar Didiek kepada Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7).

Dia memaparkan skema cicilan yang akan dimulai pada 2022 hingga 2027. Pada 2022, KAI akan membayar cicilan pinjaman pokok Rp200 miliar. Kemudian, 2023 akan dibayarkan Rp300 miliar, 2024 sebesar Rp500, 2025 sebesar Rp750 miliar, 2026 sebesar Rp750 miliar, dan 2027 sebesar Rp1 triliun sebagai pelunasan utang.

Sebagai informasi, bos KAI ini memperkirakan hingga akhir tahun kas operasional perseroan akan negatif hingga Rp3,488 triliun.

Dengan begitu, dana talangan itu akan dimanfaatkan untuk lima komponen kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp280 miliar. (E-3)