Tekan Kemiskinan akibat Covid-19 Bappenas Optimalkan Sepakat

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perencanaan penganggaran lewat aplikasi Sepakat untuk menekan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Perlu ada penguatan sistem pe vrencanaan berbasis bukti di tingkat daerah," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam webinar pemanfaatan Sepakat di Jakarta, kemarin.

Menurut Suharso, penanganan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi virus korona memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Karena itu, pihaknya merilis Sepakat, sebuah aplikasi yang memuat fitur yang memudahkan proses perancangan kebijakan mulai analisa data kemiskinan, penganggaran, pencapaian kinerja pembangunan, hingga evaluasi program.

Aplikasi itu dapat digunakan dalam pembuatan rencana kebijakan pemerintah daerah, sekaligus jadi jembatan penghubung pemanfaatan dana. "Pandemi ini akhirnya memunculkan penduduk miskin dan rentan miskin baru. Penduduk rentan menjadi miskin, dan yang miskin tambah miskin atau miskin kronis," kata Suharso.

Dengan sistem perencanaan itu, diharapkan penanganan dampak virus korona bisa lebih tepat dan efi sien sehingga menekan imbas sosial ekonomi. Sebelumnya, lanjut dia, angka kemiskinan bisa ditekan hingga persentase satu digit per September 2019, yakni mencapai 24,79 juta orang atau 9,22%. Namun, dengan munculnya wabah covid-19, kemiskinan diperkirakan meningkat dan pengangguran diprediksi mencapai 8,1%-9,2%.

Jika ada intervensi dari pemerintah, dampak tersebut diharapkan bisa dibendung agar tidak melonjak lebih tinggi lagi. Aplikasi Sepakat sejatinya telah dirilis Bappenas pada 2018. Namun, hingga saat ini, aplikasi itu baru dimanfaatkan 129 kabupaten/kota dan 7 provinsi di Tanah Air. Padahal Sepakat, kata dia, telah meregister penyusunan sosial yang mencakup 100% penduduk dengan digitalisasi monograf desa. Pendataannya pun telah terintegrasi serta analisa proses perencanaan penganggaran, pengawasan, dan evaluasinya dilakukan inklusif dan pro-poor. (Mir/E-2)