Daya Beli Masyarakat Hilang Rp362 Triliun

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebutkan
daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun selama periode 30 Maret hingga 6 Juni akibat pandemi covid-19.

Suharso mengatakan hal itu dipicu hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian, dari industri manufaktur, pariwisata, hingga investasi.

Pembatasan aktivitas itu juga membuat pertumbuhan ekonomi tertekan. Pada kuartal I 2020, perekonomian hanya tumbuh 2,97% dan diprediksi minus di kisaran 3% pada kuartal II.

Pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan untuk menekan pelambatan ekonomi. “Itulah kenapa pemerintah melalui social safety net memberikan social cussion agar daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.

Suharso juga menyatakan fokus dan strategi prioritas nasional di 2021 ialah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial. Pemerintah akan fokus pada industri maufaktur, pariwisata, dan investasi. Adapun reformasi sosial mencakup sistem kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan bencana.

Gunakan bunga SBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menggunakan suku bunga surat berharga negara tenor 5 atau 10 tahun dari sebelumnya surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebagai asumsi dasar ekonomi makro Rancangan APBN 2021.

“Selama ini kita menggunakan suku bunga SPN 3 bulan yang mungkin relevansinya di dalam penghitungan APBN sangat kecil. SBN dengan jatuh tempo atau tenor 10 tahun dinilai lebih menentukan dalam postur APBN,” ujar Menkeu dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Ia juga menjelaskan dua opsi, yaitu SBN tenor 10 tahun dengan proyeksi suku bunga di kisaran 6,29%-8,29% dan suku bunga SBN tenor 5 tahun dengan besaran bunga mencapai 5,88%-7,88%. (Mir/X-11)