Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2021 Disepakati

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi makro ekonomi dan target pembangunan yang diusulkan pemerintah dalam rapat kerja yang membahas Asumsi Dasar Krangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, berdasarkan asumsi makro dan target pembangunan tersebut, maka kebijakan keuangan pemerintah pada 2021 harus selaras dan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial yang diusulkan.

"Maka pemerintah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada dalam kesimpulan rapat hari ini," ujarnya.

Pemerintah diminta untuk melaksanakan 9 poin turunan dari asumsi ekonomi makro dan target pembangunan 2021 yakni melanjutkan penanganan bidang kesehatan, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, serta menguatkan reformasi ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi.

Kemudian memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif dengan berfokus pada UMKM, informal, korporasi serta BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat. Selanjutnya meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat danmemperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan.

Baca juga : Bertahan di Tengah Pandemi, Industri Harus Pintar Berinovasi

Pemerintah juga diminta untuk mengendalikan defisit dengan memperhatikan prioritas nasional dan menjaga keberlanjutan APBN serta memperkuat sinergi kebijakan.

Terakhir yakni meningkatkan Nilai Tukar Petani di kisaran 102 hingga 104 dan Nilai Tukar Nelayan di kisaran 102 hingga 104 sebagai indikator pembangunan nasional.

Adapun pada asumsi dasar ekonomi makro, DPR menyetujui usulan pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,5%, inflasi di kisaran 2% hingga 4%, nilai tukar rupiah Rp13.700 hingga Rp14.900 per dolar Amerika Serikat dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di kisaran 6,29% hingga 8,29%.

Kemudian pada target pembangunan, DPR menyetujui tingkat pengangguran terbuka pada 2021 di kisaran 7,7% hingga 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2% hingga 9,7%, gini ratio di level 0,377 hingga 0,379 dan Indeks Pembangunan Manusia pada level 72,78 hingga 72,95.

"Menteri keuangan, menteri PPN/Bappenas, gubernur Bank Indonesia, ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan kepala Badan Pusat Statistik akan menyampaikan jawaban lengkap kepada DPR melalui jawaban tertulis," pungkas Dito. (OL-7)