Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bergerak bersama mengajak masyarakat untuk lebih sering mengonsumi ikan.
Gerakan sosialisasi tersebut disertai dengan pembagian paket sehat produk-produk olahan ikan secara simbolis di kediaman anggota DPR dari Komisi IV Endang Setyawati Thohari di Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan KKP Trisna Ningsih mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah punya program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sejak belasan tahun lalu. Namun, kali ini yang menjadi sasarannya ialah balita dan ibu hamil agar makin kuat imunitas mereka dalam menghadapi pandemi covid-19.
Program Gemarikan, sambung Trisna, akan digencarkan karena konsumsi ikan di masyarakat masih rendah, termasuk warga Bogor. “Angka konsumsi ikan kita memang rendah jika dibandingkan dengan negara lain, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengatakan bahwa angka konsumsi ikan (AKI) di Jawa Barat 29,64 kilogram per kapita, sementara angka nasional 50,69 kilogram per kapita,” terangnya.
Karena itu, lanjut Trisna, kementeriannya akan rajin bersafari agar masyarakat makin paham akan manfaat mengonsumsi ikan. Selain untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, Gemarikan juga bagian dari upaya mendukung program prioritas penanganan stunting.
Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari, yang juga politikus Partai Gerindra, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi program KKP tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah KKP yang membeli semua produk olahan ikan dari pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Bogor.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar program serupa dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait, misalnya, Kementerian Pertanian.
“Ada program di Balitbang dan SDM Kementan yang tujuannya ketahanan dan kedaulatan pangan. Kalau dikoordinasikan, program ini bisa digabung, contohnya mi dari ikan patin, mocaf dari daun kelor. Ini potensi lokalnya besar,” ungkapnya. (DD/E-2)
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved