Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Kami sudah koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan," kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), via Webinar, Senin (8/6).
Jadi, lanjut Teten, seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya.
"Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, saya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan perbankan," ujar Menkop dan UKM.
Menurut Teten, hal itu bukan hanya untuk perbankan saja, melainkan juga bagi lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi.
"Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita", ucap Teten.
Pasalnya, Teten mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkonsolidasi, sebab UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat, dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data," jelas Menkop dan UKM.
Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. "Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan," papar Teten.
Tapi, Teten meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati.
"Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain," jelasnya.
Meski begitu, Teten menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.
“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor," papar Teten.
Pihaknya juga bisa bekerja sama dengan Japnas dalam pemetaan untuk fase pemulihan ekonomi. "Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang sudah banyak melakukan upaya, sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha. Dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia," pungkas Menkop dan UKM. (OL-09)
KOPERASI diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), kewirausahaan, penyediaan fasilitas modal kerja, dan pendampingan pengembangan usaha.
UKM Teater 28, Universitas Siliwangi menampilkan karya berjudul "Arah Menuju Temaram" dalam rangkaian Pentas Keliling 2025 dilakukan di Kota Tasikmalaya, Cirebon, Tegal dan Wonosobo.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memfasilitasi ekspor salah satu UMK binaan, yakni CV Agradaya Indonesia di ajang pameran Canadian Health Food Association (CHFA) Now 2025
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem UKM terbesar di dunia
BNI menunjukkan komitmennya dalam mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia menjangkau pasar global.
izin untuk mengelola lahan tambang diberikan pada UKM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). RUU Minerba tidak lagi mengatur perguruan tinggi mengelola izin usaha penambangan
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) secara hibdira di Lanud Halim Perdanakusuma soal koperasi desa (kopdes) Merah Putih
KETUA Umum Garuda Asta Cita Nusantara M Burhanuddin menyebut hadirnya Koperasi Merah Putih akan menjadi momentum kebangkitan koperasi di Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Model koperasi simpan pinjam itu dikelola profesional sehingga bisa berkembang menjadi basis bagi unit-unit usaha koperasi lainnya.
KEBERADAAN tambang rakyat ilegal yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong agar dikelola oleh koperasi sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Peluncuran secara luring diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved