Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Kami sudah koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan," kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), via Webinar, Senin (8/6).
Jadi, lanjut Teten, seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya.
"Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, saya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan perbankan," ujar Menkop dan UKM.
Menurut Teten, hal itu bukan hanya untuk perbankan saja, melainkan juga bagi lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi.
"Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita", ucap Teten.
Pasalnya, Teten mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkonsolidasi, sebab UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat, dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data," jelas Menkop dan UKM.
Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. "Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan," papar Teten.
Tapi, Teten meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati.
"Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain," jelasnya.
Meski begitu, Teten menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.
“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor," papar Teten.
Pihaknya juga bisa bekerja sama dengan Japnas dalam pemetaan untuk fase pemulihan ekonomi. "Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang sudah banyak melakukan upaya, sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha. Dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia," pungkas Menkop dan UKM. (OL-09)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendorong peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
lnisiatif strategis ini akan memperluas akses broadband terjangkau dan andal bagi lebih dari 200.000 UKM mulai 1 Oktober 2025
Linknet menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Millenia Outsourcing Company di tanggal 1 Oktober 2025.
Teknologi chatbot seperti OCA AI Plus mampu dioptimalkan menjadi solusi-solusi yang bermanfaat
DIGITALISASI dan keberlanjutan di era globalisasi menjadi kesempatan dan tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini.
Luna Capital Modal Xpress, sebuah layanan pinjaman digital terbaru hasil kreasi Luna Pos, bersama GoTyme Indonesia dan Danabijak, resmi diluncurkan hari ini, Rabu (27/8).
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved