Penduduk Miskin Bisa Bertambah 9,6 Juta

SENIOR Economist The World Bank Ralph van Doorn memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan meningkat 2,1% sampai 3,6% atau bertambah 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi covid-19.

Ralph mengatakan potensi tersebut seiring dengan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini berada di level nol persen sampai terkontraksi 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Jika PSBB diimplementasikan selama empat bulan, akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,5% dari PDB," ujarnya dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin. Ralph menuturkan pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan rentan miskin seperti melalui penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap industri dan kesehatan.

"Kami kira ada beberapa inisiatif yang bagus, tetapi kami khawatir nilai dari dukungan paket tersebut terhadap setiap rumah tangga tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah ini," ujarnya. Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan paket belanja sosial hingga Rp105 triliun guna memberikan bantuan bagi warga miskin terdampak covid-19. Paket bantuan itu disalurkan dalam bentuk bantuan sembako maupun uang tunai. Terakhir, pemerintah akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2,44 juta petani dan 1,1 juta nelayan yang terkena imbas covid-19.

Ralph menilai paket stimulus fiskal yang telah dikeluarkan pemerintah menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial dan dukungan industri. "Kami setuju ini merupakan langkah yang perlu diambil, namun mungkin tidak cukup. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada 2020 ini untuk bersiap dalam pemulihan," ujarnya.

Jaga keseimbangan

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha menyeimbangkan kembali gerak roda ekonomi dengan penangan kesehatan. Pemerintah mulai menyosialisasikan kenormalan baru (new normal) sebagai upaya untuk membuat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kembali dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kenormalan baru yang akan dilaksanakan sebenarnya sudah diterapkan masyarakat selama ini, sehingga untuk pelaksanaannya tidaklah terlalu sulit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan dalam penerapan kenormalan baru. "Kita harus menyeimbangkan di satu sisi kebutuhan untuk tetap menjaga sisi kesehatan yang tidak boleh dinomorduakan. Namun, juga menciptakan ruang untuk interaksi sosial dan ekonomi," terangnya. Salah satu yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah ialah regulasi dalam sektor transportasi dalam kenormalan baru. Sebab, transportasi ialah sektor yang berperan besar dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 karena menyangkut pergerakan manusia dalam jumlah besar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meminta masukan dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi guna merumuskan kebijakan transportasi yang tepat di masa kenormalan baru. (Des/Hld/Ant/E-1)