Relaksasi Kredit UMKM untuk Bantu Roda Bisnis Berputar

SEJUMLAH stimulus diberikan pemerintah kepada dunia usaha untuk membuat roda bisnis tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Stimulus diberikan hingga ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan perekonomian Indonesia. 

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam stimulus itu ialah penundaan angsuran dan subsidi bunga pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai kredit program pemerintah lain. 

Kepala Bidang Perbankan Kementerian Koordinator Perekonomian Eni Widiyanti mengatakan, kebijakan soal KUR pada masa pandemi diberikan sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Tujuan kebijakan ini di antaranya memberikan kemudahan untuk angsuran pokok dan bunga, mendorong agar usahanya tetap berjalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penerima subsidi KUR adalah mereka yang memang sudah mengajukan KUR sebelum pandemi, serta mereka yang akan membutuhkannya atau calon nasabah," tutur Eni.

Stimulus diberikan bagi UMKM yang sudah mendapatkan kredit yang dalam kondisi saat ini mereka tak bisa mengangsur, baik pokok maupun bunga. Menurut Eni, debitur KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Di samping subsidi berupa bunga rendah yaitu 6%, saat ini juga dilakukan pula pemberian tambahan subsidi bunga.

Alumnus Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM itu menegaskan, untuk beban bunga kredit KUR di berbagai lembaga keuangan sudah hampir bebas. Debitur KUR tidak mencicil apapun. Sebab di 3 bulan pertama diberikan subsidi bunga sebesar 6 persen. Kemudian di 3 bulan berikutnya, diberikan subsidi 3 persen.

Baca juga : Tidak Biasa, Inflasi Mei Saat Ramadan Hanya 0,07%

"Selain KUR, penyaluran subsidi juga ditujukan ke koperasi, pegadaian, LPM, dan lembaga keuangan lain yang memberikan kredit kepada UMKM," jelasnya.

Hal ini dilakukan supaya UMKM bisa tetap survive dengan bisnisnya. Realisasi penyaluran KUR sejak 2015-2020 sudah mencapai Rp534 Triliun. Debitur yang tercatat jumlahnya ada 20,3 juta debitur.

Menurut Eni, di masa pandemi ini KUR sangat baik untuk difokuskan ke sektor produksi. Mengingat prioritas kebutuhan masyarakat saat ini adalah bahan pokok makanan. Poduksi pertanian dan industri pengolahan saat ini perannya sangat dibutuhkan. 

"Jadi kebijakan KUR saat ini, minimal diberikan ke sektor nonperdagangan. Tahun ini sejak Januari 2020, perbankan sudah menggelontorkan KUR Rp61 Triliun," jelas lulusan National Graduate for Policy Studies (GRIPS), Jepang itu.

KUR cukup memberikan keuntungan bagi para debitur di masa pandemi, karena suku bunganya sangat rendah. Ada pun kemudahan bagi calon penerima KUR adalah pemberian relaksasi terkait pemenuhan persyaratan pengajuan KUR. Di masa normal, calon penerima KUR harus mengikuti serangkaian prosedur sebelum akhirnya bisa mengajukan KUR. Namun, di masa pandemi pengusaha akan diberi kelonggaran waktu.

Di sisi lan, Eni mengungkapkan saat ini banyak pelatihan yang digelar bagi lembaga keuanga dan UMKM. Contohnya program Start and Improve Your Business (SIYB) yang digelar Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

"Ini pelatihan yang bagus karena langsung ke pokok persoalan. Mereka mengajarkan bagaimana UMKM dan lembaga keuangan menghadapi pandemi. Mulai dari membentuk mental, skil, inovasi dan kreasi baru, cara menghadapi karyawan, mempelajari manajamen rantai pasok, layanan pengiriman, komunikasi bisnis, dan bantuan bisnis saat krisis," tuturnya.(RO/OL-7)