Anggaran Stimulus Rp405,1 Triliun Diragukan Mencukupi

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan anggaran stimulus sebesar Rp405,1 triliun atau setara 2,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak mencukupi untuk dialokasikan sebagai penanganan pandemi covid-19.

"Apakah cukup? Kita tidak tahu. Bahkan kita duga tidak akan cukup. Karena memang tanda-tanda yang kita lihat cukup mengkhawatirkan, jadi memang kita perlu antisipasi. Terus terang kami ragu itu akan cukup. Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup apa yang harus dilakukan," kata Febrio melalui video conerence, Senin (20/4).

Anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut dibagi menjadi beberapa pos oleh pemerintah, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk pengaman jaring sosial, RP70,1 untuk dunia usaha dan Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa anggaran tersebut telah dicairkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, utamanya pada pos jaring pengaman sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja dan bantuan sosial lainnya. Pun demikian dengan pos dunia industri, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga dan cicilan pokok bagi Kredit Usaha Rakyat dan Ultramikro.

Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp150 triliun pada pos pemulihan ekonomi, lanjut Febrio, pemerintah masih dalam tahapan pematangan skema. Tapi, indikasinya anggaran tersebut akan ditujukan pada kelas menengah dan stimulus bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

"Karena untuk KUR dan Umi dan PKH, BLT dan sebagainya sudah menyasar 20% paling bawah. Sekarang kita mau lihat bagaimana caranya supaya yang di atas 20% tadi mendapatkan, karena ini menyangkut sektor informal maupun sektor formal yang di level UKM. Ini yang ingin kita lihat bagaimana Rp150 triliun ini bisa efektif untuk mengurangi beban mereka yang di sana. Jadi fokusnya memang ke UKM," jelas Febrio.

Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah akan merilis skema yang akan dilakukan pada anggaran Rp150 triliun tersebut. Di tengah kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini, pemerintah perlu memutar otak dalam menelurkan kebijakan tepat.

Langkah-langkah tidak biasa diperlukan untuk menangani kondisi yang tidak biasa juga. Untuk itu, kata Febrio, Perppu 1/2020 diterbitkan sebagai alas bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak biasa. (E-3)