87,75 Kepala Desa Tolak Pemudik dari Kota

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan, 87,75% kepala desa menyatakan tidak setuju warganya yang berada di kota mudik Lebaran 2020.

Hal ini didapat berdasarkan hasil survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

"Sementara hanya 10,25% kepala desa lain menyatakan setuju warganya mudik," Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya, kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (20/4).

Djoko mengatakan, daerah tujuan pemudik menghadapi sejumlah aturan bagi pendatang luar kota. Minimal ikut program isolasi selam 14 hari sebelum bertemu dengan keluarga dan lingkungannya.

Banyak daerah sudah menutup pemudik dengan cara meminta pemudik mengikuti aturan untuk mengisolasi diri.

"Jika bekerja, tentunya waktu 14 hari sudah melebihi batas waktu cutinya, sia-sia mudiknya," jelas Djoko.

Kemenhub, katanya, sudah memutuskan tidak ada program Mudik Gratis. BUMN dan swasta pun diimbau untuk melakukan hal yang sama.

Pandemi Covid-19 yang belum mereda dan dikhawatirkan proses penularan akan lebih cepat apabila mudik bersama diselenggarakan.

Djoko menyebut, wabah virus korona telah mengubah segala sektor kehidupan, tidak terkecuali mobilitas orang dan barang. Setiap tahun Pemerinth pasti merencanakan dengan seksama untuk mudik Lebaran. Namun, untuk tahun ini perlu ada tindakan tegas untuk melarang pemudik. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani