Senin 06 April 2020, 13:50 WIB

KSPI Minta Pemerintah Sungguh-sungguh Setop PHK

Hilda Julaika | Ekonomi
KSPI Minta Pemerintah Sungguh-sungguh Setop PHK

ANTARA
Pekerja menyelesaikan produksi pakaian rajut di Sentra Rajut Binong Jati, Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Indonesia saat ini sedang darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, menunjukkan 162.416 pekerja telah melapor di-PHK dan dirumahkan.

“Kekhawatiran KSPI terkait adanya PHK besar-besaran terbukti. Terdapat 162.416 pekerja telah melapor di-PHK dan dirumahkan. Rinciannya, 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK, sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah,” jelas Said melalui rilis yang yang diterima Media Indonesia, Senin (6/4).

Atas dasar situasi yang merugikan ini, Said menekankan jika tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah PHK, situasi ini akan merembet pada sejumlah industri. Ia memprediksi dalam dua bulan ke depan industri otomotif, komponen otomotif, komponen elektronik, tekstil, garmen, dan sepatu juga bakal melakukan efisiensi dengan mengurangi pekerja.

"Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di-PHK dari perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda. Apalagi juga ada kabar, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, saat ini sudah ribuan buruh ter-PHK,” paparnya.

Dalam upaya mengatasi ini, KSPI menyarankan pemerintah dan juga perusahaan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, saat ini dinilai waktu yang tepat untuk menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta yang bersangkutan, dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh. Namun, agar produksi bisa tetap berjalan, karyawan bisa libur secara bergilir sehingga ada penghematan listrik, cattering, dan sebagainya.

Selain itu, dengan memberi bantuan secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain. Ini seperti yang dilakukan di Inggris. Di sisi lain, kebijakan ini akan membantu dunia usaha, karena sebagian dari upah pekerja disubsidi oleh pemerintah.

“Juga Pemerintah perlu mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh yang terdampak,” imbuhnya.

Selanjutnya, menurut Said dengan menurunkan harga BBM premium bisa membuat masyarakat menengah ke bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya. Termasuk berkaitan dengan harga gas industri segera diturunkan, agar ongkos produksi pabrik bisa turun.

Sementara itu, dari tataran industri dan pengusaha, memberikan insentif kepada industri pariwisata, ritel, dan industri lain yang terdampak, agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi covid-19.

Misalnya dengan menghapus bunga pinjaman bank bagi pengusaha di sektor pariwisata atau menghapus pajak pariwisata, memberikan kelonggaran cicilan hutang untuk menunda selama setahun tidak membayar cicilan.

Selanjutnya, jika masalahnya adalah bahan baku yang tidak tersedia karena negara pemasok melakukan lockdown karena pandemi korona, pemerintah segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku (sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri padat karya.

Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apapun kepada barang impor. Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena korona.

“Pemerintah juga perlu mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok,” tandasnya. (E-3)

Baca Juga

Ist/Bjb

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 10:09 WIB
Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas...
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

PUPR : Bendungan Meninting Lombok kelar di 2023

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 28 Juni 2022, 09:45 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi...
Ist/Kementan

Terima Vaksin PMK, Gubernur Kalsel Apresiasi Keseriusan Kementan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 08:21 WIB
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) atas alokasi vaksin PMK...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya