Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengalkulasi secara detail risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi domestik.
Seperti diketahui, kondisi perekonomian global diyakini masih mengalami ketidakpastian dan pelambatan akibat berbagai faktor. Mulai dari perang dagang antar ekonomi raksasa, situasi geopolitik di beberapa kawasan, hingga wabah virus korona (COVID-19).
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global. Kemungkinan dampak ekonomi lanjutan pada 2021," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Senin (9/3).
Baca juga: Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI
Sejumlah langkah mitigasi yang dijalankan selama ini harus diperkuat, berikut menjadi acuan untuk kembali diterapkan di masa mendatang.
"Harus ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Serta, melindungi ekonomi nasional dari gejolak ekonomi global," papar Jokowi.
Selain merumuskan strategi fiskal, penguatan dari sisi sektor riil juga wajib dilakukan. Hilirisasi industri harus ditingkatkan, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur.
"Penguatan UMKM harus terus dilakukan. Sehingga, mereka mampu naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional dan global," lanjut Kepala Negara.
Baca juga: IMF: Virus Korona Bisa Rusak Pertumbuhan Ekonomi Global 2020
Pengembangan industri juga perlu difokuskan pada sektor yang bisa menjadi substitusi impor, seperti baja dan farmasi. Apabila hal itu dilakukan, Jokowi optimistis defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa semakin ditekan.
"Kemudian, kita bisa melanjutkan kebijakan bioenergi ke B50 dan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak nasional," tuturnya.
Di lain sisi, pemerintah dikatakannya masih memiliki satu senjata andalan, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang diklaim mampu menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Walaupun sedang menghadapi tekanan global, kita harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi kita, tahun lalu, tercatat 5,02%, cukup baik di tengah ketidakpastian global. Dengan reformasi struktural yang kita jalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara," pungkasnya.(OL-11)
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved