Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengalkulasi secara detail risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi domestik.
Seperti diketahui, kondisi perekonomian global diyakini masih mengalami ketidakpastian dan pelambatan akibat berbagai faktor. Mulai dari perang dagang antar ekonomi raksasa, situasi geopolitik di beberapa kawasan, hingga wabah virus korona (COVID-19).
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global. Kemungkinan dampak ekonomi lanjutan pada 2021," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Senin (9/3).
Baca juga: Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI
Sejumlah langkah mitigasi yang dijalankan selama ini harus diperkuat, berikut menjadi acuan untuk kembali diterapkan di masa mendatang.
"Harus ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Serta, melindungi ekonomi nasional dari gejolak ekonomi global," papar Jokowi.
Selain merumuskan strategi fiskal, penguatan dari sisi sektor riil juga wajib dilakukan. Hilirisasi industri harus ditingkatkan, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur.
"Penguatan UMKM harus terus dilakukan. Sehingga, mereka mampu naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional dan global," lanjut Kepala Negara.
Baca juga: IMF: Virus Korona Bisa Rusak Pertumbuhan Ekonomi Global 2020
Pengembangan industri juga perlu difokuskan pada sektor yang bisa menjadi substitusi impor, seperti baja dan farmasi. Apabila hal itu dilakukan, Jokowi optimistis defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa semakin ditekan.
"Kemudian, kita bisa melanjutkan kebijakan bioenergi ke B50 dan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak nasional," tuturnya.
Di lain sisi, pemerintah dikatakannya masih memiliki satu senjata andalan, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang diklaim mampu menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Walaupun sedang menghadapi tekanan global, kita harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi kita, tahun lalu, tercatat 5,02%, cukup baik di tengah ketidakpastian global. Dengan reformasi struktural yang kita jalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara," pungkasnya.(OL-11)
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved