Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengalkulasi secara detail risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi domestik.
Seperti diketahui, kondisi perekonomian global diyakini masih mengalami ketidakpastian dan pelambatan akibat berbagai faktor. Mulai dari perang dagang antar ekonomi raksasa, situasi geopolitik di beberapa kawasan, hingga wabah virus korona (COVID-19).
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global. Kemungkinan dampak ekonomi lanjutan pada 2021," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Senin (9/3).
Baca juga: Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI
Sejumlah langkah mitigasi yang dijalankan selama ini harus diperkuat, berikut menjadi acuan untuk kembali diterapkan di masa mendatang.
"Harus ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Serta, melindungi ekonomi nasional dari gejolak ekonomi global," papar Jokowi.
Selain merumuskan strategi fiskal, penguatan dari sisi sektor riil juga wajib dilakukan. Hilirisasi industri harus ditingkatkan, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur.
"Penguatan UMKM harus terus dilakukan. Sehingga, mereka mampu naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional dan global," lanjut Kepala Negara.
Baca juga: IMF: Virus Korona Bisa Rusak Pertumbuhan Ekonomi Global 2020
Pengembangan industri juga perlu difokuskan pada sektor yang bisa menjadi substitusi impor, seperti baja dan farmasi. Apabila hal itu dilakukan, Jokowi optimistis defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa semakin ditekan.
"Kemudian, kita bisa melanjutkan kebijakan bioenergi ke B50 dan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak nasional," tuturnya.
Di lain sisi, pemerintah dikatakannya masih memiliki satu senjata andalan, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang diklaim mampu menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Walaupun sedang menghadapi tekanan global, kita harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi kita, tahun lalu, tercatat 5,02%, cukup baik di tengah ketidakpastian global. Dengan reformasi struktural yang kita jalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara," pungkasnya.(OL-11)
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved