Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengalkulasi secara detail risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi domestik.
Seperti diketahui, kondisi perekonomian global diyakini masih mengalami ketidakpastian dan pelambatan akibat berbagai faktor. Mulai dari perang dagang antar ekonomi raksasa, situasi geopolitik di beberapa kawasan, hingga wabah virus korona (COVID-19).
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global. Kemungkinan dampak ekonomi lanjutan pada 2021," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Senin (9/3).
Baca juga: Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI
Sejumlah langkah mitigasi yang dijalankan selama ini harus diperkuat, berikut menjadi acuan untuk kembali diterapkan di masa mendatang.
"Harus ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Serta, melindungi ekonomi nasional dari gejolak ekonomi global," papar Jokowi.
Selain merumuskan strategi fiskal, penguatan dari sisi sektor riil juga wajib dilakukan. Hilirisasi industri harus ditingkatkan, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur.
"Penguatan UMKM harus terus dilakukan. Sehingga, mereka mampu naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional dan global," lanjut Kepala Negara.
Baca juga: IMF: Virus Korona Bisa Rusak Pertumbuhan Ekonomi Global 2020
Pengembangan industri juga perlu difokuskan pada sektor yang bisa menjadi substitusi impor, seperti baja dan farmasi. Apabila hal itu dilakukan, Jokowi optimistis defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa semakin ditekan.
"Kemudian, kita bisa melanjutkan kebijakan bioenergi ke B50 dan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak nasional," tuturnya.
Di lain sisi, pemerintah dikatakannya masih memiliki satu senjata andalan, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang diklaim mampu menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Walaupun sedang menghadapi tekanan global, kita harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi kita, tahun lalu, tercatat 5,02%, cukup baik di tengah ketidakpastian global. Dengan reformasi struktural yang kita jalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara," pungkasnya.(OL-11)
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved