Rabu 04 Desember 2019, 23:56 WIB

Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI

M. Ilham ramadhan Avisena | Ekonomi
Pola Ketidakpastian Global Berdampak Pelambatan Ekonomi RI

MI/Pius Erlangga
Menteri keuangan Sri Mulyani

 

KONDISI perekonomian Indonesia 2019 masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian baik ekonomi maupun politik. Hal itu menyebabkan keadaan perekonomian dalam negeri tidak dapat diprediksi.

Meningkatnya tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya, membuat tekanan perekonomian global semakin tak menentu di pasar domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pola ketidakpastian 2019 ini, disebutnya juga memiliki pola yang berbeda dan tidak dapat ditebak. Hal itu pula yang menyebabkan pelemahan ekonomi terjadi di hampir seluruh negara.

"Ketidakpastian ini yang membuat dragging atau pemberat dari kemajuan perekonomian dunia. Sehingga tahun ini saja pertumbuhan ekonomi global menurun 0,6% dari tahun lalu dari 3,6% jadi 3%," kata Sri Mulyani.

"International Monetary Fund (IMF) selalu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi dunia 3% itu sebetulnya sudah dekat resesi atau sudah resesi," sambungnya.

Baca juga : Giliran BUMN Jadi Fasilitator di Infrastruktur

Bahkan, pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3% sama saja seperti telah menghilangkan pertumbuhan ekonomi satu negara.

"Sekarang kalau average 3% berarti semuanya accross the board melemah. 0,6% itu sama dengan size ekonomi Afrika Selatan," jelas Sri Mulyani.

Karenanya, Indonesia perlu untuk meningkatkan kewaspadaan atas dampak dari ketidakpastian global. Meski pertumbuhan ekonomi dalam negeri terbilang cukup baik, pengelolaan anggaran negara harus tetap dijaga dengan baik.

Kementerian keuangan, lanjut Sri, sebagai bendahara negara akan tetap menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global.

"Semuanya untuk menetralisir pelemahan dari transmisi global ke dalam negeri dan ketidakpastian," tuturnya.

Baca juga : Sinergi Jadi Kunci Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Selain itu, APBN sebagai instrumen fiskal juga akan dimanfaatkan untuk menunjang lima prioritas Presiden Joko Widodo yang meliputi pembangunan kualitas SDM, infrastruktur berkelanjutan, transformasi ekonomi, simplifikaai regulasi dan reformasi birokrasi.

"Di 2020 kita belanja  Rp2.540 triliun,  untuk SDM lewat pendidikan 20% itu di atas Rp500 triliun sendiri. Kesehatan Rp123 triliun untuk Jaring pengaman sosial, itu sdm juga, seperti PKH dan lainnya lebih dari Rp300 triliun sendiri. Jadi lebih dari Rp900 triliun APBN kita untuk manusia langsung direct untuk education dan health, dan sosial" terangnya.

Sementara anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp420 triliun.

Persoalan Curent Account Deficit (CAD) kerap menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu diperlukan transformasi ekonomi.

Sementara simplifikasi regulasi, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah menyiapkan omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More