Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Pelaksanaan Tol Laut masih belum Efektif

(Pra/E-2)
06/3/2020 05:40
Pelaksanaan Tol Laut masih belum Efektif
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang akselerasi program tol laut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020).(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti pelaksanaan kebijakan tol laut yang ternyata masih belum bisa menjadi solusi dari tingginya biaya pengiriman logistik antarpulau di Tanah Air. Alhasil, disparitas harga barang antara wilayah barat, tengah, dan timur masih belum bisa ditekan.

Di hadapan menteri terkait, Presiden mengaku masih menerima banyak laporan yang menyebutkan tarif pengiriman barang dari Jakarta menuju kota-kota lain seperti Medan, Banjarmasin, dan Makassar jauh lebih mahal daripada pengiriman ke luar negeri seperti Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai.

Ia pun menginstruksikan jajaran menterinya untuk mengontrol ketat pelaksanaan tol laut supaya efektif dan efisien.

"Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalah ada di pelabuhan seperti urusan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien?" ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden juga menginstruksikan menteri-menterinya bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah guna menciptakan keseimbangan volume ekspedisi barang.

Selama ini, ujar Jokowi, jumlah muatan barang ketika berangkat dari wilayah barat ke timur selalu penuh. Namun, ketika berlayar ke arah sebaliknya, volume barang yang ditampung tidak pernah penuh. "Ketidakseimbangan ini coba dilihat kembali," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui tol laut bukan solusi kunci untuk menghilangkan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Karena itu, pemerintah akan menciptakan kebijakan baru untuk menangani persoalan tersebut, yakni berupa pelonggaran pajak bagi industri.

"Akan ada tax allowance dan tax holiday yang lebih besar kepada industri-industri yang dibangun di Indonesia timur. Misalnya di Jawa, tax holiday diberi 15 tahun, di timur bisa kita berikan 20 tahun. Untuk mengurangi disparitas harga, jangan terlalu banyak barang dari Jawa diangkut ke sana, tapi buat barangnya di sana," papar Luhut. (Pra/E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya