Jumat 06 Maret 2020, 05:40 WIB

Pelaksanaan Tol Laut masih belum Efektif

(Pra/E-2) | Ekonomi
Pelaksanaan Tol Laut masih belum Efektif

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang akselerasi program tol laut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

 

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti pelaksanaan kebijakan tol laut yang ternyata masih belum bisa menjadi solusi dari tingginya biaya pengiriman logistik antarpulau di Tanah Air. Alhasil, disparitas harga barang antara wilayah barat, tengah, dan timur masih belum bisa ditekan.

Di hadapan menteri terkait, Presiden mengaku masih menerima banyak laporan yang menyebutkan tarif pengiriman barang dari Jakarta menuju kota-kota lain seperti Medan, Banjarmasin, dan Makassar jauh lebih mahal daripada pengiriman ke luar negeri seperti Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai.

Ia pun menginstruksikan jajaran menterinya untuk mengontrol ketat pelaksanaan tol laut supaya efektif dan efisien.

"Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalah ada di pelabuhan seperti urusan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien?" ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden juga menginstruksikan menteri-menterinya bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah guna menciptakan keseimbangan volume ekspedisi barang.

Selama ini, ujar Jokowi, jumlah muatan barang ketika berangkat dari wilayah barat ke timur selalu penuh. Namun, ketika berlayar ke arah sebaliknya, volume barang yang ditampung tidak pernah penuh. "Ketidakseimbangan ini coba dilihat kembali," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui tol laut bukan solusi kunci untuk menghilangkan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Karena itu, pemerintah akan menciptakan kebijakan baru untuk menangani persoalan tersebut, yakni berupa pelonggaran pajak bagi industri.

"Akan ada tax allowance dan tax holiday yang lebih besar kepada industri-industri yang dibangun di Indonesia timur. Misalnya di Jawa, tax holiday diberi 15 tahun, di timur bisa kita berikan 20 tahun. Untuk mengurangi disparitas harga, jangan terlalu banyak barang dari Jawa diangkut ke sana, tapi buat barangnya di sana," papar Luhut. (Pra/E-2)

Baca Juga

MI/Lilik Darmawan

Produk UMKM Ingin Diekspor, Teten : Daya Saing Produk Ditingkatkan

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 22 Januari 2021, 23:21 WIB
“Untuk memperbesar kapasitas UMKM agar berkontribusi dalam ekspor nasional, KemenKopUKM tahun ini akan mendorong UMKM masuk ke sektor...
Ilustrasi

PGN Kembangkan Digitalisasi untuk Optimalkan Usaha

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 22 Januari 2021, 23:18 WIB
Saat ini, PGN telah memiliki sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh anak usaha sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas...
Ist

Produk Perawatan Kulit Ini Tebar Promo Belanja Online

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Januari 2021, 22:35 WIB
Produk unggulan yang ditawarkan meliputi produk pemenang Glowpick Award...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya