KELEMBAGAAN masih jadi persoalan utama perkoperasian di Indonesia. Misalnya saja, saat ini masih banyak ditemui koperasi yang jajaran pengurusnya diisi oleh anggota keluarga. Alhasil, koperasi itu sulit maju lantaran selalu ditolak saat mengajukan permohonan dana bergulir.
“Meski usaha koperasinya besar, jika kelembagaan tidak bagus, itu percuma,” kata Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Braman Setyo pada acara Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah dengan Dinas serta Pelaku Koperasi dan UKM di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/2).
Ia menegaskan, kunci keberhasilan koperasi, termasuk syariah, adalah kelembagaannya. Penguatan kelembagaan itu mensyaratkan sinergi antara dinas terkait dan LPDB.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Fitri Rinaldi menambahkan, banyak koperasi yang ditolak proses pengajuan dana bergulirnya lantaran tidak memiliki kelengkapan kelembagaan dan sumber daya.
Dia mengatakan banyaknya penolakan pengajuan proses bantuan dana bergulir itu bukan karena koperasi itu tidak layak. Penolakan paling banyak disebabkan masalah kelembagaan.
“Kelembagaan ini cukup krusial karena jika diproses bisa bermasalah. Kerap ditemui hubungan kekeluargaan di antara pengurus koperasi. Hubungan itu terjadi di level satu, misalnya pengurus adalah suami, istri, dan anak. Ini pasti ditolak karena melanggar undang-undang,” terangnya.
Pembiayaan syariah di LPDB sendiri baru dibentuk pada 2017 dan beroperasi pada 2018.
Fitri menuturkan pada 2019 pembiayaan syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp125 miliar kepada 14 koperasi. Umtuk tahun ini, pihaknya tengah memproses pinjaman senilai Rp112 miliar dari lima koperasi.
Dia mengatakan tahun ini pembiayaan syariah ditargetkan menyalurkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar dari Rp1,8 triliun total dana bergulir yang dikelola LPDB.
Koperasi syariah di Indonesia total ada 4000 koperasi. Namun dia meyakini koperasi yang ada bisa lebuh besar lagi. (Hde/E-2)
