Beberapa perwakilan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (persero) mengusulkan penerbitan obligasi untuk menangani kasus gagal bayar agar dana investasinya bisa dicairkan.
"Itu usul. Katanya dicatat, kemudian dilaporkan akan menjadi masukan," kata perwakilan nasabah Jiwasraya, Mahril, seusai pertemuan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penerbitan obligasi merupakan opsi lain setelah pemerintah mengusulkan beberapa pilihan seperti pembentukan perusahaan induk hingga anak usaha.
Terkait dengan opsi-opsi tersebut, lanjut Mahril, puluhan nasabah itu juga ingin mengetahui langkah-langkah dan perkembangannya agar bisa dibayarkan karena informasi sebelumnya direncanakan dibayar bertahap pada akhir Maret 2020. "Mudah-mudahan akhir Maret ini sudah ada pencairan," tukasnya.
Sebelumnya, sekitar 30 perwakilan nasabah mendatangi Kantor OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lapangan Banteng, Jakarta. Inti pertemuan yang berlangsung tertutup dari media itu, para nasabah ingin mengetahui perkembangan kelanjutan pembayaran polis asuransi mereka di Jiwasraya.
Perwakilan nasabah lainnya, Ida Tumota, mengatakan nasabah asuransi Jiwasraya masih menantikan kejelasan waktu pembayaran dana investasi mereka sejak Oktober 2018.
Ida juga membacakan keinginan sejumlah nasabah agar pencairan dana investasi mereka di Jiwasraya segera dilakukan demi menjaga kepercayaan publik kepada industri asuransi. "Dengan mekanisme dan cara apa pun agar tunggakan klaim segera dibayar, sekaligus tunai dan tuntas."
Di lain pihak, OJK mengatakan pemerintah sedang mengebut upaya penuntasan kasus gagal bayar yang membelit Asuransi Jiwasraya melalui tiga opsi untuk mempercepat pembayaran polis para nasabah.
"Yakinlah bahwa pemerintah bekerja untuk itu. Saya yakin-kan hampir setiap minggu di antara kementerian selalu bertemu untuk memikirkan dan mencarikan solusi, termasuk bahasan yang di DPR," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo.
Menurut dia, tiga opsi untuk penyehatan keuangan di perusahaan asuransi BUMN itu ialah holdingisasi, pembentukan anak perusahaan, dan penjualan aset.
Dia menjelaskan pembentukan anak usaha harus cepat dilakukan karena OJK memiliki tenggat dan pihaknya meminta pada Maret 2020 sudah ada laporan manajemen dan pemilik. Menurut rencana, pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra akan dibentuk atas patungan beberapa perusahaan BUMN. (Ant/E-3)
