Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo meminta para menteri terkait menggenjot Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Index. Jokowi meminta agar EODB berada di posisi 40 besar.
"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan peringkat, kita tahu posisi kita di peringkat 73. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi 40," kata Jokowi saat membuka rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
Untuk menggenjot EODB perlu dilakukan perbaikan sejumlah indikator. Saat ini, indikator tersebut masih berada di posisi 100 besar.
"Ada empat komponen yang berada pada peringkat di atas 100, yaitu starting a business, ini peringkatnya masih di 140, dealing with construction permit masih di posisi 110," kata dia.
Baca juga: Investor Buru Properti di Bali
Kemudian indikator registering property justru turun menjadi posisi 106. Jokowi ingin indikator ini dievaluasi ulang.
"Tolong dilihat lagi. Kemudian indikator trading across border ini juga stagnan di peringkat 116. Tolong dilihat yang berhubungan dengan ini," ungkap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti peringkat pemberian kredit yang turun dari posisi 44 menjadi 48. Indikator resolving insolvency pun turun dari peringkat 36 ke 38.
"Sudah 36 kok naik lagi ini berkaitan dengan kebangkrutan. Saya minta Menko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Moda membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkalas sehingga bisa dipastikan perbaikan di komponen yang masih bermasalah," tegas Jokowi. (OL-1)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved