Pelabuhan Marunda Harus Rampung

Kementerian Hukum dan HAM mendorong pembangunan Pelabuhan Marunda yang tertunda selama bertahun-tahun dapat diperoleh.

Baca juga  :  Pemerintah ingin Pembangunan Pelabuhan Marunda Segera Dilanjutkan.

Demi keberlanjutan pembangunan pelabuhan yang menjadi penopang Pelabuhan Tanjung Priok itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah berkirim surat kepada Kementerian Koordinator Perekonomian yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) IV agar peletakan landasan 2 dan 3 Pelabuhan Marunda dapat segera direalisasikan.

Baca Juga: Swasta Nantikan Lagi Kerja Sama Sinergi dengan BUMN demi RI Maju

“Sudah ada keputusa MA yang menolak gugatan KBN (Kawasan Berikat Nusantara). Jadi, masuknya investasi harus didukung. Kami berharap pembangunan bisa segera berjalan karena saya juga sudah hadir pada menteri BUMN pada prinsipnya investasi tidak dihalangi, ”ujar Yasona yang juga ketua Pokja IV seusai rapat dengan DPR RI di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Memacu Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

Terkait diketahui, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi PT Karya Citra Nusantara (KCN), sebagai operator Pelabuhan Marunda pada 10 September 2019. Kasasi itu mementahkan seluruh keputusan pengadilan negeri (PN) di pengadilan tinggi (PT) yang sebelumnya menjadi prioritas PT Kawasan Berikat Nusantara ( KBN).) ...

Baca Juga: Regulasi dan Kepastian Hukum Kunci Gaet Swasta Majukan Pelabuhan

PT Karya Teknik Utama (KTU), sebagai pemilik 85% saham di PT KCN, telah menyetujui untuk meningkatkan pembangunan dermaga 2 dan 3 dengan permodalan sendiri tanpa melibatkan uang negara.

Baca Juga: Pemerintah Harus Jamin Kemudahan Investasi

TU telah mengeluarkan dana lebih dari Rp3 triliun untuk membangun dermaga dermaga 1 dan sekitar 30% dermaga dermaga 2. Sementara itu, KBN yang memiliki 15% saham KCN tetap mempertahankan langkah naik KTU untuk menyelesaikan pembangunan dermaga 2 dan 3.

Baca Juga: Pembangunan Pelabuhan Marunda Terus Berlanjut

Kehadiran KCN untuk mengelola Pelabuhan Marunda yang tidak jauh dari Tanjung Priok telah memberikan persetujuan untuk memangkas waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan, karena Tanjung Priok tidak bisa lagi menerima bongkar muat barang curah. (RO / E-3)