REVITALISASI badan usaha milik desa (BUM-Des) jangan sampai membuat BUM-Des lepas dari filosofi awalnya sebagai percampuran antara social enterprise, entitas bisnis, dan kehadiran negara di desa.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) UI, Mohamad Dian Revindo, mengatakan indikator keberhasilan BUM-Des harus diperjelas.
"Keberhasilan dan keberlanjutan BUM-Des tidak dapat semata-mata diukur dari kinerja keuangan, tetapi misalnya dari dampak sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah desa," jelas Revindo di Jakarta, kemarin.
Dampak sosial, misalnya, penciptaan lapangan kerja bagi warga desa, kontribusi terhadap pendapatan desa, atau pembelian hasil produksi desa.
BUM-Des sebagai wujud kehadiran negara di desa, misalnya, ialah BUMDes memiliki usaha pengolahan sampah atau air bersih, atau menyisihkan sebagian keuntungan untuk jaminan sosial pendidikan dan kesehatan warga desa.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mendorong perlunya revitalisasi BUM-Des agar menjagi penggerak ekonomi di desa. Presiden mendapat laporan bahwa ada 2.188 BUM-Des tidak beroperasi dan 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.
Dalam upaya menerjemahkan permintaan Presiden Jokowi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya akan meninjau ulang BUM-Des dengan membentuk holding dan super-holding BUM-Des.
"BUM-Des tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau super-holding yang melibatkan BUMN," kata Abdul Halim di Kompleks Istana Presiden, Rabu (11/12). Saat ini holding BUM-Des baru ada di Temanggung, Bali, dan Bangka Belitung. (E-1)
