IPM Indonesia Kategori Tinggi

INDONESIA menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi. Begitu laporan IPM 2019 dari United Nations Development Programme (UNDP).

"Masuk kelompok negara dengan status pembangunan tinggi ialah tonggak bersejarah bagi Indonesia. Prestasi ini hasil komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan manusia khususnya kesehatan dan pendidikan," ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, di Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya, dia menyebutkan IPM Indonesia berada pada angka 0,707. Adapun negara dengan kategori IPM tinggi berada di kisaran 0,7-0,79. Keberhasilan itu pada akhirnya memosisikan Indonesia di peringkat ke-111 dari 189 negara, berada di atas Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Bahuet juga memaparkan angka harapan hidup saat lahir di Indonesia berada pada usia 71,5 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah ada di angka 8 tahun dan harapan lama sekolah 12,9 tahun. Untuk pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia ada pada angka US$11.256.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) ketika merilis IPM Indonesia 2018 pada Agustus lalu menyebutkan dalam tiga tahun terakhir IPM Indonesia telah masuk kategori tinggi.

IPM di Indonesia pada 2018 telah mencapai 71,39 atau naik 0,58 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tumbuh sekitar 0,82%. Dalam perhitungan BPS, kategori tinggi berada pada kisaran 70-80.

Capaian IPM tertinggi ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47, sedangkan capaian terendah ditempati Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06.

Ketimpangan

Bahuet menjelaskan ketimpangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Sehingga dia berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah tersebut. "Ketimpangan merupakan kendala yang sangat besar bagi Indonesia sehingga harus diatasi supaya Indonesia bisa memajukan lagi IPM ini."

Econom UNDP Indonesia, Rima Prama Artha, mengatakan masalah ketimpangan di Indonesia dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi.

Ia mencontohkan solusi terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, tidak serta-merta dengan solusi yang konvensional, seperti pembangunan rumah sakit di setiap pulau-pulau kecil tersebut. Itu dapat diatasi dengan pelayanan teknologi yang lebih baik, rumah sakit yang mobil.

"Karena saya rasa itu akan kurang efisien, misalnya pembangunan infrastruktur difokuskan pada semua pulau-pulau terpencil. Namun,  dengan bantuan teknologi, kita bisa menggunakan atau meng-advance apa yang sudah ada," imbuhnya.

Tak hanya teknologi, ia juga menjelaskan peningkatan pelatihan kepada pihak-pihak terkait juga dirasa penting, seperti pelatih pada tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi-teknologi kesehatan terbaru.

"Mungkin juga pelatihan, misalnya dalam pelayanan kesehatan. Pelatihan ini agar dapat meningkatkan kualitas pelayan kesehatan juga, khususnya pelatihan penggunaan teknologi," tukas Rima.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan, mengungkapkan pemerintah harus terus meningkatkan indeks rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia. Pasalnya, saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia berada pada angka 8 tahun. "Itu kan artinya tidak sampai lulus SMP." 

Cecep menambahkan, kalau ingin menggenjot pada IPM, pemerintah harus segera melakukan kebijakan akseleratif dalam dunia pendidikan.

Ia mencontohkan kebijakan akseleratif yang dapat dilakukan pemerintah ialah mendirikan sekolah-sekolah terbuka, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. (X-10)