PRESIDEN Joko Widodo mengakui, selama ini pemerintah hanya fokus pada pengembangan pada aspek produksi (on farm) sektor perikanan dan pertanian. Sementara, dari sisi pascaproduksi (off farm), kedua sektor itu belum dijalankan maksimal. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
“Petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, kedua sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi lebih dari 260 juta penduduk Indonesia, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.
Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini menilai, para petani dan nelayan memerlukan skema pembiayaan dan pendampingan untuk masuk pascaproduksi. Pemerintah, jelasnya, tetap perlu menyalurkan bantuan pembiayaan dengan pendampingan yang lebih intensif.
Pemerintah, lanjut dia, sudah menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk untuk nelayan dan petani, sebesar Rp190 triliun pada 2020.
“Saya sudah perintahkan KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per cluster sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan pasar pertanian maupun perikanan," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perikanan dan pertanian didorong untuk berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok atau bersama korporasi besar. Tujuannya agar para pelaku UMKM ini ikut membangun skala ekonomi usahanya menjadi lebih besar.
"Sehingga dalam korporasi nanti, petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapat bahan baku dan mengakses modal kerja dan pemasaran mereka juga bisa masuk ke nasional atau global," pungkasnya. (OL-8)
