Indonesia Ranking 4 di ASEAN Soal Pembinaan UMKM

PEMBINAAN usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat keempat di ASEAN dalam pembinaan UMKM.

Namun begitu, Presiden Joko Widodo optimistis posisi itu bisa diubah jika seluruh pihak mendorong pembinaan UMKM.

"Karena kita tahu urusan pembinaan usaha kecil dan mikro Indonesia masih di ranking keempat di ASEAN. Ya udah lumayan dari 10 negara, kita ranking keempat," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut dia, kehadiran TPAKD diharapkan dapat menghasilkan hasil konkret. Sehingga, literasi keuangan Indonesia prosentasenya naik lebih cepat dan tinggi.

Ia meyakini TPAKD akan bekerja maksimal seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dulu. Saat masih ada, TPID bisa menekan inflasi daerah dari angka 8-9 menjadi 3,1-3,2.

Kepala Negara menyebut tim bentukan Bank Indonesia itu bekerja dengan efektif saat itu, sehingga inflasi di daerah dapat turun drastis. Oleh karena itu, ia berharap TPAKD juga bisa bekerja dengan baik.

"Kalau bisa kita kelola dengan manajemen yang baik, saya meyakini inklusi keuangan dan literasi keuangan kita bisa meloncat naik sehingga masyarakat mudah mengakses keuangan, baik itu menabung, maupun mencari kredit di lembaga keuangan, baik di perbankan kita," tuturnya.

Baca juga: Bank Wakaf Mikro Melatih dan Memberdayakan UMKM

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga kompak dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM mesti dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

"Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pembiayaan UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu, baik dalam menetukan sektor prioritas, langkah strategis, maupun desain pembiayaan," kata Jokowi memimpin ratas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12).

Jokowi mengungkapkan terdapat 18 kementerian dan lembaga dengan program UMKM yang saling tumpang tindih. Total skema pembiayaannya bisa mencapai Rp30 triliun yang masih tersebar dan belum terfokus.

"Begitu juga anggaran masih tersebar, pembiyaan juga masih tersebar," ungkapnya.

Presiden pun menekankan pentingnya kebijakan satu pintu atau one build policy agar UMKM memperoleh pengaksesan sumber pembiayaan, manajemen keuangan hingga urusan pengemasan atau branding produk.(OL-5)