Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Serpong Sedot Dana Rp2,9 Triliun

JALAN tol Kunciran-Serpong yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (6/12) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Salah satu tahapan kunci dalam pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembebasan lahan. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pembayaran pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk untuk pembebasan lahan ruas jalan tol Kunciran-Serpong.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, pembebasan lahan merupakan proses awal yang krusial dalam pembangunan infrastruktur.

"LMAN telah menyelesaikan pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan tol Kunciran Serpong ini dengan nilai Rp2,9 Triliun," kata Rahayu dala keterangan tertulisnya, Sabtu (7/12).

Nilai tersebut adalah pembayaran untuk 1.556 bidang tanah dengan luas total 672.330 meter persegi, dan dibayarkan menggunakan mekanisme dana talangan.

Baca juga : Tertahan 10 Tahun, Ruas Kunciran-Serpong Akhirnya Diresmikan

Dengan mekanisme tersebut, LMAN membayarkan dana pembebasan lahan melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dalam hal ini adalah PT Marga Trans Nusantara.

LMAN akan membayarkan dana pembebasan lahan setelah seluruh proses penagihan dan dokumen pembayaran telah lengkap diterima dan dilakukan verifikasi oleh Lembaga/Kementerian terkait.

Dalam proses pembayaran pembebasan lahan jalan tol, LMAN juga bersinergi bersama Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance di setiap prosesnya.

"Dengan terselesaikannya pembayaran pembebasan lahan, LMAN berperan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, karena tanpa pembebasan lahan, maka pembangunan infrastruktur tidak dapat segera diwujudkan," pungkas Rahayu. (RO/OL-7)