Menteri Basuki Tolak Pembentukan Holding BUMN Karya

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono tidak menyetujui rencana pembentukan holding atau subholding di lingkup BUMN Karya.

Menurutnya, langkah itu hanya akan membuat persaingan di industri konstruksi semakin lemah.

"Untuk apa sih holding-holding itu. Kalau sudah holding, nanti banyak perusahaan digabung jadi satu. Yang bisa ikut tender jadi hanya satu saja," ujar Basuki di Jakarta, Rabu (4/12).

Baca juga: 2030, Indonesia Pemain Utama Industri Mobil Listrik

Ia mengatakan skema perusahaan seperti saat ini sudah benar dan tidak perlu digabung-gabungkan terutama yang bergerak di bidang konstruksi.

"Subholding saya juga tidak tahu maksudnya apa. Apakah perusahaan yang bangun hotel semua digabung, yang bangun jalan semua digabung, saya belum tahu. Tapi intinya itu akan melemahkan kompetisi," tuturnya.

Seperti diketahui, PT Hutama Karya (Persero) rencananya HK akan ditetapkan sebagai Holding BUMN Infrastruktur yang membawahi PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Yodya Karya.

Sementara Perum Perumnas akan menjadi Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan di bawah, dengan anggota lain yakni PT PP Tbk (PTPP), PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya. (OL-8)