ISU disposal atau pelepasan stok beras Perum Bulog sebesar 20 ribu ton menimbulkan polemik dan kesalahpahaman di masyarakat. Sebenarnya beras tersebut bukan dibuang atau dimusnahkan.
"Kami hanya menjalankan Permentan No:38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, di Loby Gedung Bulog, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Buwas, demikian ia disapa, Perum Bulog sesuai UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN ditugaskan membeli atau menyerap gabah/beras petani. Jika ada.potensi kerugian atas penugasan tersebut akan ada kompensasinya.
"Jadi Bulog tidak pernah meminta ganti rugi atas pelepasan stok beras yang ada. Kami hanya meminta yang diatur regulasi saja," tegasnya.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal menjelaskan sebenarnya stok beras yang turun mutu atau kualitas itu bukan dimusnahkan. Apalagi ditafsirkan dibuang di sebuah tempat. Maksudnya bukan seperti itu.
"Jadi bukan disposal dalam pengertian dibuang ya. Tapi disaring setelah melalui proses, jika tidak layak untuk manusia masih bisa diolah untuk pakan ternak," ujarnya.
Menurut Iqbal, sebelum diputuskan beras turun mutu sudah melalui proses pemeriksaan laboratorium yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI). Dilihat dari penampilan fisik, beras kusam berwarna kuning. Dicium berasnya bau apek. Berapa kadar zat bekas fumigasi yang masih ada.
"Semua ditreatment khusus, apakah masih bisa dikonsumsi manusia atau tidak. Jika tidak bisa maka dilepas untuk pakan ternak," ungkap Iqbal.
Bulog, Iqbal mengingatkan, mendapat tugas menyerap/membeli gabah/beras petani. Karena penyimpanan kualitas turun dan saat akan dilepas (disposal) tentu harganya berbeda saat awal membeli.
"Nah..selisih itu yang ditanggung pemerintah. Dalam rapat koordinasi dengan stakeholder lain sudah disepakati masalah ini," tegasnya.
Iqbal tidak mengerti masalah beras turun mutu menjadi ramai saat akan dilepas. Ia mengira karena beras merupakan komoditas politik.
"Mungkin karena belum paham. Bulog ditugaskan menyerap gabah/beras petani. Tapi tidak lagi didukung regulasi bagaimana menyalurkannya," ungkapnya. (Faw/OL-09)
