Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEPALA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayanti mengungkapkan banyak pemerintah daerah (pemda) yang tidak mendukung Sistem Resi Gudang (SRG).
Dari total 123 gudang SRG di seluruh Indonesia, 30 di antara mereka tidak dimanfaatkan dan akhirnya mangkrak.
"Di Takalar (Sulawesi Selatan), itu SRG yang sejak pertama dibangun cuma sekali digunakan. Di Gowa (Sulawesi Selatan) juga begitu. Sekarang kosong karena alasan sedang tidak panen jagung," ujar Tjahya di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11).
Baca juga: Dorong Industri, Pemerintah Perbaharui Aturan Gudang Berikat
Ada pula di Konawe dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang sejak pertama dibangun belum pernah digunakan sama sekali.
"Yang lucu itu ada gudang SRG di Lampung. Pemdanya lupa kalau punya gudang itu," ucap dia.
Tjahya mengaku begitu kesal dengan sikap pemda yang menyia-nyiakan aset yang semestinya bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama para petani.
Terlebih, lanjut dia, yang mengusulkan pembangunan gudang SRG adalah pemda-pemda itu sendiri.
"Dulu ketika harga komoditas jatuh, mereka minta dibangunkan gudang SRG. Sekarang ketika harga sudah bagus, mereka sia-siakan itu. Padahal itu pakai uang negara," tegasnya.
SRG sendiria merupakan instrumen dalam kegiatan perdagangan. Melalui sistem itu, petani bisa menempatkan hasil panen mereka ke gudang SRG untuk mendapat resi gudang. Resi tersebut kemudian dapat dijadikan agunan ke perbankan untuk memperoleh pembiayaan.
Hingga saat ini, ada 17 komoditas yang bisa disimpan di gudang SRG yakni gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, pala, ikan dan bawang merah.
Kementerian Perdagangan mencatat, per Januari hingga November 2019, sudah diterbitkan 379 resi gudang dengan volume komoditas 10 ribu ton. Adapun, nilai yang dikumpulkan mencapai Rp97,7 miliar.
Adapun, secara akumulasi, sejak resi gudang diterapkan yakni pada 2009 hingga November 2019, total resi gudang yang diterbitkan mencapai 3.341 dengan total volume 110 ribu ton senilai Rp718 miliar. (Pra/A-3)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved