Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KEPALA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayanti mengungkapkan banyak pemerintah daerah (pemda) yang tidak mendukung Sistem Resi Gudang (SRG).
Dari total 123 gudang SRG di seluruh Indonesia, 30 di antara mereka tidak dimanfaatkan dan akhirnya mangkrak.
"Di Takalar (Sulawesi Selatan), itu SRG yang sejak pertama dibangun cuma sekali digunakan. Di Gowa (Sulawesi Selatan) juga begitu. Sekarang kosong karena alasan sedang tidak panen jagung," ujar Tjahya di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11).
Baca juga: Dorong Industri, Pemerintah Perbaharui Aturan Gudang Berikat
Ada pula di Konawe dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang sejak pertama dibangun belum pernah digunakan sama sekali.
"Yang lucu itu ada gudang SRG di Lampung. Pemdanya lupa kalau punya gudang itu," ucap dia.
Tjahya mengaku begitu kesal dengan sikap pemda yang menyia-nyiakan aset yang semestinya bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama para petani.
Terlebih, lanjut dia, yang mengusulkan pembangunan gudang SRG adalah pemda-pemda itu sendiri.
"Dulu ketika harga komoditas jatuh, mereka minta dibangunkan gudang SRG. Sekarang ketika harga sudah bagus, mereka sia-siakan itu. Padahal itu pakai uang negara," tegasnya.
SRG sendiria merupakan instrumen dalam kegiatan perdagangan. Melalui sistem itu, petani bisa menempatkan hasil panen mereka ke gudang SRG untuk mendapat resi gudang. Resi tersebut kemudian dapat dijadikan agunan ke perbankan untuk memperoleh pembiayaan.
Hingga saat ini, ada 17 komoditas yang bisa disimpan di gudang SRG yakni gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, pala, ikan dan bawang merah.
Kementerian Perdagangan mencatat, per Januari hingga November 2019, sudah diterbitkan 379 resi gudang dengan volume komoditas 10 ribu ton. Adapun, nilai yang dikumpulkan mencapai Rp97,7 miliar.
Adapun, secara akumulasi, sejak resi gudang diterapkan yakni pada 2009 hingga November 2019, total resi gudang yang diterbitkan mencapai 3.341 dengan total volume 110 ribu ton senilai Rp718 miliar. (Pra/A-3)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved