Inklusi Keuangan Melejit Tajam

DEWAN Nasional Keuangan lnklusif (DNKI) mencatat tren penggunaan produk dan layanan lembaga keuangan formal terus meningkat sejak 2014 hingga 2018.

Inklusi keuangan itu meningkat pada beberapa segmen, seperti kepemilikan akun keuangan serta penggunaan layanan keuangan formal perbankan dan bukan perbankan (unbanked).

Demikian hasil survei yang dipaparkan DNKI untuk menakar laju inklusifitas keuangan masyarakat hingga 2018.

"Hasil survei menunjukkan 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan lembaga keuangan formal dan 55,7% orang dewasa memiliki akun," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat DNKI, lskandar Simorangkir, dalam paparan hasil survei itu di Jakarta, kemarin.

Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu mencatat, pada 2014 inklusi keuangan sekitar 31,3%, lalu meningkat di 2015 menjadi 34,2% dan 35,1% pada 2016. Setelah itu naik tajam pada 2018 menjadi 55,7%.

"Pada 2017 kami tidak melakukan survei. Namun, pada 2018, sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru. Sebagian besar dari mereka ialah penerima bantuan pemerintah melalui transfer digital," imbuh Iskandar.

Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus menambahkan, di sektor perbankan agen-agen Laku Pandai (Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) menjadi kunci pelayanan perbankan untuk masyarakat desa.

Berdasarkan hasil survei, masyarakat desa lebih tahu lokasi agen perbankan (sebanyak 63,1%) jika dibandingkan dengan masyarakat kota yang hanya 55%.

Perihal penggunaan uang elektronik pada 2018, lanjut Djauhari, terjadi peningkatan empat kali lipat jika dibandingkan dengan di 2016. Pada 2016, 1% dari penduduk Indonesia menggunakan uang elektronik, dan di 2018 penggunanya mencapai 4,7%.

Untuk kelompok unbanked, ujarnya, potensi inklusi keuangannya sangat besar setelah kehadiran fintech.

"Hasil survei ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar jadi efisien dan efektif dalam menentukan sasaran inklusi keuangan. Tentunya tujuan utamanya ialah kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Barengi dengan kualitas

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati menyatakan naiknya tingkat inlusi keuangan itu harus dibarengi dengan naiknya penggunaan produk-produk keuangan di masyarakat.

"Ketika hanya dilihat secara kuantitas, mereka punya rekening bank, tapi tidak aktif. Artinya itu tidak berdampak pada aktivitas ekonomi sehingga tidak berujung pada peningkatan kesejahte-raan ekonomi," kata dia.

Peningkatan kuantitas, menurutnya, baru merupakan tahap awal masyarakat mengenal inklusi keuangan.

Upaya selanjutnya yang harus digenjot ialah menstimulus masyarakat untuk aktif memanfaatkan produk-produk sektor keuangan.

"Ketika bisa dimanfaatkan masyarakat, ini akan meningkatkan eskalasi inklusi kegiatan ekonomi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya. (E-2)