Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH resmi menurunkan kembali suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari semula 7% menjadi 6% per tahun mulai tahun depan. Keputusan itu diambil untuk mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
"Telah disepakati bahwa KUR ke depan ialah KUR yang prorakyat karena per 1 Januari 2020 kita setuju untuk diturunkan dari 7% menjadi 6%," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri di Jakarta, kemarin.
Tak hanya itu, total plafon KUR juga akan ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020 dan akan terus meningkat bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, total plafon KUR itu 36%, yaitu dari Rp140 triliun jadi Rp190 triliun, dan akan terus meningkat lebih dari 100% sampai 2024 sebesar Rp325 triliun," ujarnya.
Ia menekankan, 60% dari total plafon KUR senilai Rp190 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sektor produktif, di antaranya pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Airlangga melanjutkan, plafon maksimum KUR mikro pun turut ditingkatkan dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur yang juga akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Adapun total plafon untuk KUR mikro sektor perdagangan juga dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta.
"Untuk KUR mikro sektor produksi tidak dibatasi," tandas Airlangga.
Menurut dia, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah.
Genjot UMKM
Seusai mengikuti rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan keputusan pemerintah itu menjadi berita positif bagi nelayan. Apalagi juga diikuti dengan penaikan plafon kuota KUR sebesar 36% yang diyakininya mampu menggenjot UMKM di sektor nelayan.
"Nelayan aksesnya akan lebih banyak. Pembinaan kami akan rancang. Jadi, para pelaku usaha di sektor ini yang perlu dan butuh akan lebih mudah diakses. Ini bisa segera diakses," kata Edhy.
Optimisme yang sama juga disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia juga berharap keputusan pemerintah itu dibarengi dengan kian mudahnya petani mengakses KUR. "Kita lagi cari solusi untuk memudahkan akses petani. Salah satu bentuk pengendaliannya harus di-leveling ke bawah," tuturnya. (E-2)
PERTUMBUHAN kredit industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) pada 2026 berada di level dua digit.
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengungkapkan fasilitas pinjaman perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih cukup tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved