PRESIDEN Joko Widodo meminta jajaran menterinya fokus dalam upaya penguatan neraca perdagangan. Salah satunya dengan membuat terobosan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi penyumbang defisit terbesar.
"Pembangunan kilang harus menjadi prioritas dan lifting produksi minyak di dalam negeri juga harus kita tingkatkan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas penguatan neraca perdagangan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Selain itu, kata dia, pengolahan energi baru terbarukan seperti B20 untuk segera bisa masuk ke B30 lalu B100 hingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Upaya menekan defisit neraca perdagangan, sambung Presiden, juga bisa dilakukan dengan memperbanyak substitusi barang-barang impor. Industri barang-barang substitusi itu harus dibuka lebar sehingga barang-barang yang selama ini diimpor sudah dapat diproduksi di Tanah Air.
Dalam hal upaya peningkatan kinerja ekspor, Presiden meminta para menteri untuk fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Perjanjian perdagangan tersebut utamanya dilakukan dengan negara-negara potensial yang dapat menjadi tujuan ekspor Indonesia di masa mendatang.
"Juga peningkatan ekspor pada pasar-pasar nontradisional yang selama ini belum kita perhatikan terutama di Afrika, Asia Selatan, dan juga kawasan-kawasan Indo-Pasifik," jelasnya.
Kepala Negara juga menekankan upaya promosi besar-besaran, baik promosi terhadap produk-produk ekspor Indonesia maupun promosi sektor wisata dan investasi Indonesia.
Ia menggarisbawahi agar upaya promosi atau pameran yang dilakukan dipersiapkan dengan baik sejak jauh hari sehingga dapat membangun sebuah citra yang baik bagi Indonesia dan mendatangkan manfaat nyata.
"Kalau mau pameran, yang (acara) besar sekalian. Disiapkan setahun sebelumnya secara baik sehingga saat pameran betul-betul akan menguatkan brand dan image Indonesia baik kepada pembeli maupun wisatawan yang ingin datang ke negara kita," kata Jokowi.
Proteksi produk lokal
Di kesempatan berbeda, Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Sidiq Motiq menegaskan harus ada proteksi dari pemerintah pusat atau daerah terhadap produk dalam negeri yang diproduksi pengusaha lokal agar tidak tergerus oleh gempuran produk impor.
"Harus ada proteksi terhadap produk-produk lokal, kan kemarin Pak Presiden Jokowi mulai teriak. Soal cangkul ternyata impor, kita bisa bikin, kenapa harus impor? Itu hanya bisa kalau e-procurement-nya (di LKPP) diperbaiki," kata Suryani Sidiq Motiq di Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Saat ditemui seusai menghadiri pembukaan Musda III DPD Hippi Jawa Barat 2019, Suryani menilai langkah Presiden Jokowi yang berbicara soal perbaikan e-procurement di LKPP sangat tepat karena akan memproteksi produk lokal. (Ant/E-2)
