Kenaikan Harga Gas PGN Demi Tambah Infrastruktur

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan rencana kenaikan harga gas di Oktober telah mempertimbangkan banyak hal. Kendati demikian meski naik, gas bumi masih menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien di Indonesia.
 
Di kawasan Asia, harga gas yang disalurkan PGN juga masih sangat kompetitif. Kecuali jika dibandingkan dengan harga gas di Malaysia yang mendapatkan subsidi dari pemerintah negara itu.
 
Berdasarkan data sejumlah lembaga energi terkemuka seperti Woodmack (2018) dan Morgan Stanley (2016), harga gas bumi kepada sektor industri di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga di Singapura dan Tiongkok. Di Singapura konsumen industrinya membeli gas berkisar US$12,5-US$14,5 per MMBTU. Sementara industri di Tiongkok harus membayar lebih mahal lagi yaitu mencapai US$15 per MMBTU.

"PGN menjual gas kepada pelanggan akhir berkisar antara US$8-US$10 per MMBTU. Harga itu terbentuk dari berbagai sumber baik gas sumur maupun LNG yang harganya jauh lebih tinggi," kata Corporate Secretary PGN Rachmat Hutama dalam keterangan resminya, Kamis, 25 September 2019.
 
Rachmat menegaskan sejak tahun 2013 PGN tidak pernah menaikkan harga gas kepada konsumen industri. Sementara biaya pengadaan gas, biaya operasional dan kurs dolar AS terus meningkat. Secara akumulasi, sejak 2013 hingga saat ini kurs dolar AS telah mengalami kenaikan hingga 50 persen. Biaya pengadaan gas selama ini menggunakan patokan kurs.
 
"Dengan beban biaya yang terus meningkat tentunya ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi menjadi makin terbatas. Sementara banyak sentra-sentra industri baru, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang belum terjamah gas bumi," tegas Rachmat.
 
Hingga saat ini, sebagai subholding gas bumi, PGN telah membangun jaringan gas hingga lebih dari 10 ribu kilometer. Panjang pipa gas PGN ini hampir dua kali lipat dibandingkan jaringan gas milik Malaysia dan Thailand, serta empat kali lipat lebih panjang daripada jaringan gas di Singapura. Sedangkan di Tiongkok jaringan pipa yang terbangun mencapai lebih dari 40 ribu kilometer.
 
Dari data tersebut, biaya pengelolaan kegiatan hilir Indonesia masih bersaing dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Rentang biaya distribusi dan niaga di Indonesia berkisar US$2,8-US$4 per MMBTU. Dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dengan rentang biaya hilir sebesar US$2,8-US$3 per MMBTU dengan panjang pipa setengah dari yang dimiliki Indonesia.
 
Menurut Rachmat, semakin panjang jaringan pipa yang dikelola oleh suatu badan usaha, maka biaya pengelolaan dan perawatannya menjadi besar. Dia bilang setiap tahun biaya dua komponen itu juga terus naik. Rencana penyesuaian harga gas yang akan dilakukan oleh PGN, kata Rachmat, juga sudah dikaji secara matang dengan memperhitungkan banyak aspek. Termasuk dari sisi kemampuan konsumen industri sendiri.
 
Untuk menjaga daya saing industri dan kepentingan konsumen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengeluarkan paket kebijakan dan perubahan tata kelola gas bumi yang cukup memwadahi semua kepentingan dari hulu sampai ke hilir melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 58 /2017 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 04/2018.
 
Semuanya bermuara pada transparansi dan rasionalisasi termasuk upaya menjaga sustainability penyediaan gas bumi domestik untuk seluruh kepentingan masyarakat dan pengembangan infrastruktur gas bumi ke seluruh wilayah di Indonesia.
 
Sebagai pionir pemanfaatan gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi, PGN selama ini juga telah mengambil banyak risiko baik pasokan maupun pasar yang cenderung fluktuatif dan tidak pasti. Sebagai agregator, untuk memastikan ketersediaan gas, PGN juga telah membangun terminal LNG di beberapa lokasi untuk meregasifikasi LNG yang berasal dari berbagai sumber.
 
"Perluasan pemanfaatan gas bumi merupakan tanggungjawab bersama. Apalagi kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga ketahanan energi nasional dan melayani kebutuhan gas bumi secara berkeadilan," jelas Rachmat. (RO/OL-10)