Ego Sektoral Dinilai Menghambat Investasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menterinya untuk bergerak cepat memangkas regulasi yang menghambat investasi. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal di Kantor Presiden, kemarin.

Ada sekitar 74 regulasi yang dinilai menghambat investasi dan diminta untuk segera dipangkas. Akan tetapi, hingga saat ini, instruksi itu belum terlaksana dengan baik.

Pengamat ekonomi Toto Pranoto menilai bahwa pemangkasan regulasi relatif lambat karena koordinasi antarsektor dan kementerian/lembaga relatif lemah, baik di pusat maupun daerah belum ada penyinkronan.

"Tiap-tiap pihak masih bicara kepentingan sektornya (ego sektoral) sehingga reduksi atau pemangkasan regulasi menjadi terhambat," kata Toto ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Menurut Toto, secara skematis sebetulnya sejumlah strategi untuk meningkatkan investasi dari luar negeri (FDI/foreign direct investment) sudah dilakukan pemerintah. Berbagai macam pemangkasan regulasi investasi seperti online single submission (OSS) untuk perizinan dan insentif pajak (tax incentives) sudah diterapkan. Namun, kendalanya ada pada implementasi di lapangan.

"Terkadang problem timbul saat implementasi karena masih belum sinkronnya kepentingan pusat dan daerah atau antarinstansi di pusat," tambahnya.

Toto juga mengatakan bahwa deregulasi terkait investasi mungkin sudah cukup banyak dilakukan. Namun, yang menjadi isu pentingnya ialah bagaimana mengawal implementasi kebijakan itu supaya bisa dieksekusi dengan cepat.

Ia menambahkan, di luar soal regulasi ada juga faktor lain yang menghambat sektor investasi, seperti upah buruh di Indonesia yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kompetitor (Thailand, Vietnam).

Hal itu membuat investor tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas investasi. Demikian juga soal rumitnya pembebasan lahan buat lokasi industri juga menjadi isu besar.

Rapat terbatas

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya melaporkan perkembangan terbaru tentang upaya yang sudah mereka lakukan dalam mendorong ekosistem dunia usaha yang mendukung investasi.

Hal itu disampaikan saat rapat terbatas Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal di Kantor Presiden, Rabu (25/9). Dalam kesempatan itu Presiden mengungkapkan bahwa ratas itu merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya.

Presiden menjelaskan, dengan merujuk pada situasi ekonomi global yang melambat dan banyak negara masuk ke resesi ekonomi, Indonesia harus berpacu dengan waktu dan bergerak lebih cepat untuk memangkas dan menyederhanakan regulasi yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. "Harus gerak cepat dengan pemangkasan dan penyederhanaan regulasi-regulasi yang menghambat."

Pada ratas sebelumnya, Jokowi sempat mengungkapkan komitmen memecahkan persoalan penghambat aliran investasi ke Indonesia dengan menggelar sejumlah rapat intensif dengan kementerian terkait.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang yang dianggap menghambat itu, di antaranya 74 UU terkait investasi. (Mal/X-6)