Ego Sektoral Hambat Proses Deregulasi

PENGAMAT Ekonomi Toto Pranoto menilai, pemangkasan regulasi relatif lambat karena koordinasi antarsektor dan kementerian/lembaga relatif lemah. Sementara, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah belum maksimal.

"Masing-masing pihak masih bicara kepentingan sektornya (ego sektoral) sehingga reduksi atau pemangkasan regulasi menjadi terhambat", tuturnya ketika dihubungi di Jakarta (25/9).

Baca juga: Terjadi Perselisihan Kerja Sama, Garuda Copot Logo di Sriwijaya

Menurutnya, secara skematis, beberapa strategi untuk meningkatkan investasi dari luar negeri (FDI/ foreign direct investment)sudah dilakukan pemerintah. Berbagai macam pemangkasan regulasi investasi seperti online single submission (OSS) untuk perijinan dan insentif pajak (tax incentives) sudah diterapkan. Namun kendalanya ada pada implementasi di lapangan.

"Terkadang problem timbul saat implementasi karena masih belum sinkron-nya kepentingan pusat dan daerah atau antar instansi di pusat", tambahnya.

Toto juga mengatakan bahwa deregulasi terkait investasi mungkin sudah cukup banyak dilakukan. Namun yang menjadi isu pentingnya adalah bagaimana mengawal implementasi kebijakan tersebut supaya bisa dieksekusi dengan cepat .

"Langkah penting bisa dilakukan misanya, sinkronisasi regulasi pada level di bawah UU, seperti Perpres atau PP supaya aturan tidak saling bertolak belakang", jelasnya.

Ia menambahkan, selain regulasi, faktor lain yang menghambat sektor investasi seperti upah buruh di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan kompetitor (Thailand, Vietnam). Hal tersebut membuat investor tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas investasi. Demikian juga soal rumitnya pembebasan lahan buat lokasi industri juga menjadi isu besar.

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk bergerak cepat pangkas regulasi yang hambat investasi. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal di Kantor Presiden hari ini.

Ada sekitar 70 regulasi yang dinilai menghambat investasi dan diminta untuk segera dipangkas. Namun, hingga saat instruksi tersebut belum terlaksana dengan baik. (OL/8)