Punya Efek Pengganda, Menkeu Ingin Sektor Properti Tumbuh

PEMERINTAH berharap pertumbuhan industri properti meningkat, karena memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor. Ketika sektor properti bertumbuh, dampaknya terhadap sektor lain relatif besar.

"Pertumbuhan sektor properti sebenarnya berdampak pada perekonomian. Sebab, memiliki backward dan forward linkage yang besar," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri Bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).

Ani, sapaan akrabnya, menyebut backward linkage sektor properti pada industri barang logam dan industri barang galian. Berikut industri transportasi dan industri pergudangan.

"Begitu terdapat pick up dari backward linkage, maka forward linkage sudah pasti terdampak. Karena karatker backward linkage lebih besar," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menggambarkan pertumbuhan sektor properti sekitar Rp1 triliun, mempunyai efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi domestik sebesar Rp1,9 triliun.

Baca juga : REI Nobatkan Denpasar Jadi Kota Termakmur

Namun dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor properti di bawah Produk Domestik Bruto (PDB).

"Begitu konstruksi tumbuh, nilai tambah terhadap ekonomi nasional hampir R 2 triliun. Karena backward dan forward linkage berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Sayangnya kinerja sektor ini tumbuh di bawah rata-rata nasional," tukasnya.

Dengan pertumbuhan rata-rata 3%, dia memandang sektor properti memerlukan stimulus. Pemerintah dikatakannya sudah menggulirkan berbagai insentif.

Kendati demikian, geliat sektor properti dipengaruhi permintaan. Saat masyarakat enggan membeli produk properti, maka sektor itu akan tertekan. Apalagi sebagian besar masyarakat menganggap properti bagian dari investasi.

"Nilai tambah properti pada aspek perpajakan juga di bawah tax ratio nasional. Dalam tiga tahun terakhir, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) juga mengalami penurunan, akibat turunnya penjualan. Diagnosanya dari sektor real estate, karena konstruksi bisa pick up dari belanja infrastruktur," paparnya.

Baca juga : Rudy Halim Menjabat COO LPKR

Pemerintah, kata Ani, menggencarkan program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan, berencana menambah anggaran untuk rumah subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mencapai Rp 8,6 triliun.

Penambahan anggaran dikatakannya bagian dari upaya mendorong sektor properti.

"ABPN step in melalui berbagai channel. Pemerintah berikan insentif pembebasan pajak, membuat subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka. Itu diberikan untuk mendorong permintaan. Ketika dana bergulir, perbankan mau menyalurkan pinjaman. Karena 90% dana pemerintah ditaruh di perbankan untuk pembelian rumah subsidi," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pihaknya pun meminta pelaku sektor properti tetap optimis di tengah pelambatan ekonomi global.(Tes)