Sabtu 14 September 2019, 12:30 WIB

Pemerintah Putuskan Cukai Rokok Naik 23%

M Ilham RA | Ekonomi
Pemerintah Putuskan Cukai Rokok Naik 23%

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

PEMERINTAH memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran menjadi 35%.

Penaikan tarif cukai tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2020, sekaligus sebagai upaya menggenjot penerimaan cukai di tahun depan yang ditargetkan Rp179,2 triliun.

"Kenaikan average atau rata-rata secara total 23% untuk tarif cukai dan 35% dari harga jual akan kami tuangkan dalam peraturan menteri keuangan yang akan kita segera berlakukan sesuai dengan keputusan Bapak Presiden 1 Januari 2020," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Selain Sri Mulyani, rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menkeu menjelaskan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek atas keputusan penaikan itu, baik dari sisi industri, tenaga kerja, maupun sektor pertanian. Pemerintah pun akan memulai persiapan untuk penaikan cukai itu, salah satunya dengan pencetakan cukai pada masa transisi.

"Diketahui bahwa kebijakan cukai bertujuan untuk tiga hal: mengurangi konsumsi, mengatur industrinya, dan meningkatkan penerimaan negara," kata Sri.

Secara khusus ia berharap penaikan tarif cukai rokok itu dapat menekan tren kenaikan konsumsi rokok.

"Faktanya, jumlah prevalensi mereka yang menghisap rokok meningkat, baik itu dari sisi perempuan, anak-anak, dan remaja naik dari 7% menjadi 9%. Perempuan naik yang tadinya hanya 2,5% menjadi 4,8%," ungkap Menkeu.

Penggabungan SKM-SPM

Dalam sebuah diskusi kemarin, dua peneliti dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Satriya Wibawa dan Bayu Kharisma, mengingatkan dampak negatif dari kebijakan struktur tarif cukai rokok melalui simplifikasi penggabungan volume sigaret keretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Para doktor dari Unpad tersebut menilai kebijakan itu akan berdampak negatif pada pendapatan negara dan kelangsungan industri tembakau.

"Kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang. Berdasarkan hasil kajian kami, ternyata dengan adanya simplifikasi itu bukan menambah penerimaan negara, justru sebaliknya. Dampak lainnya ialah memperkecil tingkat persaingan. Artinya akan memunculkan perusahaan-perusahaan yang terkonsentrasi," ujar Bayu dalam paparannya.

Sementara itu, doktor hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Satria Wibawa, mengatakan Indonesia tidak pernah meratifikasi atau menandatangani peraturan yang dibuat oleh konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control/WHO FCTC).

Karena itu, ia berpendapat agenda yang dibawa oleh FCTC tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan nasional sebab tembakau merupakan warisan budaya bangsa yang harus dijaga, terlepas dari adanya pro dan kontra soal rokok.

"Indonesia merupakan penghasil tembakau terbaik yang diperhitungkan di dunia. Kalau tiba-tiba pemerintah meratifikasi ini, bisa kita bayangkan berapa juta orang yang kehilangan pendapatan. Memang alasan klasik, tetapi faktanya sampai hari ini solusi untuk menggantikan hal tersebut memang belum ada," ujar Satria. (Ant/E-2)

Baca Juga

MI/heri susetyo

Insentif PPN Properti dan Otomotif Incar Dana Kelas Menengah Atas

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 21 Januari 2022, 07:25 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan logika dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut...
Antara/Indrianto Eko Suwarso

PLN Beberkan Sejumlah Masalah dalam Perdagangan Emisi Karbon 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:58 WIB
"Oleh karena itu, ketentuan mengenai mekanisme implementasi cap, trade and tax dibutuhkan sebagai rujukan bagi PLN sebagai persiapan...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau di World Economic Forum 

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:46 WIB
Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode 2019-2020, di angka 115 ribu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya