Kebijakan Ketenagakerjaan Ikut Hambat Investasi Asing

KEBIJAKAN populis di sektor ketenagakerjaan ikut menjadi bagian dari hambatan masuknya investasi ke tanah air. Salah satunya menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani ialah soal kuota 40% tenaga kerja lokal.

Padahal di sisi lain, belum tentu tenaga kerja lokal di suatu daerah dapat memenuhi kuota 40% tersebut. Belum lagi soal keterampilan dari tenaga kerja lokal tersebut.

Selain itu, Rosan juga menyoroti soal kebijakan pesangon bagi pekerja yang diputus masa kerjanya yang kerap menjadi momok bagi pengusaha asing.

"Hal-hal seperti ini yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri. UU ketenagakerjaan mendesak untuk direvisi," ujar Rosan.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, aturan pemberian pesangon diatur dengan variasi masa kerja.

Baca juga : Tarik Investasi dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi

Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa kerja kurang dari satu tahun wajib mendapat pesangon setara upah satu bulan. Adapun, bagi yang telah mengabdi hingga delapan tahun wajib menerima pesangon dengan besaran sembilan kali upah.

Adapun, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economcs and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan regulasi terkait ketenagakerjaan memang perlu dirumuskan kembali agar pengusaha mendapat perkiraan jelas akan kinerja bisnis ke depan.

Dari sisi penetapan upah, saat ini formulasi menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.Namun, menurutnya, beberapa sektor sebenarnya tidak sesuai dengan skema tersebut.

"Seperti industri tekstil atau yang berorientasi ekspor lainnya. Usaha mereka bisa saja terdampak perang dagang meski inflasi dalam negeri aman," papar Tauhid.

Perbaikan aturan juga jangan hanya melihat dari sudut pandang pelaku usaha tetapi juga dari sisi pekerja.

Tauhid berharap pemerintah serius memajukan sumber daya manusia (SDM) yang banyak dibutuhkan industri padat karya seperti sektor tekstil, makanan minuman, elektronik hingga alas kaki.

Di sektor perkebunan ada kelapa sawit dan karet dapat menjadi prioritas.

"Masalahnya, saat ini, kita masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Pemerintah perlu mendorong kebijakan vokasi yang dapat menyiapkan tenaga kerja andal bagi industri dalam waktu cepat," pungkasnya. (OL-7)