Headline

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Perluasan Pasar Wajib Dilakukan di Tengah Ketidakastian Global

Andhika Prasetyo
04/9/2019 12:40
Perluasan Pasar Wajib Dilakukan di Tengah Ketidakastian Global
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita(ANTARA/Nyoman Budhiana)

PERLUASAN pasar adalah harga mati untuk meningkatkan perdagangan luar negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini.

Ketika banyak negara melakukan pembatasan perdagangan atau menerapkan hambatan baik tarif dan nontarif, Indonesia harus bergerak mencari negara-negara potensial dan menciptakan perjanjian dagang dengan mereka.

Dengan begitu, negara-negara tersebut akan terikat sehingga hambatan-hambatan dagang berpeluang besar untuk hilang.

"Kita tidak mungkin bisa berkompetisi kalau kita tertutup, tidak ada perjanjian," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu (4/9).

Saat ini, ungkapnya, Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga.

Malaysia, Vietnam, dan Thailand bisa menikmati ekspor yang tinggi karena mereka sudah memiliki banyak perjanjian dagang dengan berbagai negara.

Baca juga: Pemerintah Diimbau Timbang Opsi Impor Beras

Maka dari itu, dalam lima tahun terakhir, Indonesia berupaya keras untuk merampungkan belasan kesepakatan dagang.

Sejak 2015 hingga 2018, Enggartiasto menyebut ada 14 perjanjian dagang yang telah dirampungkan. Beberapa di antara mereka ialah dengan Cile, Australia, Pakistan, Palestina, EFTA, dan Mozambik.

"Kami targetkan, sampai akhir tahun, tiga perjanjian lain bisa selesai yaitu RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), Indonesia Korea CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Indonesia Taiwan ECA (Economic Cooperation Agreemen), sehingga total akan ada 17 perjanjian dagang," tuturnya.

Jumlah tersebut sangat jauh di atas capaian kesepakatan dagang pada periode 2004-2015. Kala itu, pemerintah hanya mampu membuat tujuh perjanjian kerja sama.

Ia pun mengakui menciptakan perjanjian dagang bukanlah hal yang mudah. Seluruh unsur di pemerintahan yang terkait harus menyamakan suara, mengesampingkan ego sektoral antarkementerian. Tim teknis pun harus kerja siang malam.

"Jadi ini bukan sekedar tanda tangan. Sulit tapi ya harus dilakukan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pasar lama, pada satu atau dua negara. Kalau mereka tiba-tiba buat masalah, kita kesusahan," tandasnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya