Rabu 04 September 2019, 11:15 WIB

Pemerintah Diimbau Timbang Opsi Impor Beras

Pra/E-2 | Ekonomi
Pemerintah Diimbau Timbang Opsi Impor Beras

MI/Galih Pradipta
Ilustrasi -- Stok beras lokal di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa (12/5).

 

MUSIM kemarau yang sudah berlangsung sejak April 2019 diprediksi masih terus berlangsung setidaknya hingga November. Hal tersebut tentu akan memengaruhi produksi beras dalam negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan musim kemarau yang diikuti kekeringan menyebabkan luas lahan tanam padi menyusut. Akhirnya produksi beras pun akan berkurang.

"Itu berpeluang besar menyebabkan kenaikan harga karena tak seimbangnya ketersediaan dan permintaan," ujarnya, kemarin.

Potensi kenaikan harga beras seharusnya sudah diantisipasi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2019 harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat Rp4.759 per kilogram atau naik 3,04% dari bulan sebelumnya. Adapun di tingkat penggilingan, harga GKP naik 3,04% menjadi Rp4.856 per kilogram.

Mengacu pada fakta di lapangan, sudah semestinya pemerintah mulai mempertimbangkan opsi impor beras.

Jangan sampai, ucap Galuh, kejadian dua tahun lalu terulang. Kala itu, harga beras di dalam negeri bertahan tinggi dalam waktu yang lama karena pemerintah telat memutuskan kebijakan impor beras.

"Pemerintah sebaiknya menggunakan harga sebagai indikator perlu atau tidaknya melakukan impor. Bila harga tinggi, ketersediaan beras di pasaran berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, impor bisa dijadikan pilihan untuk mengisi kekurangan pasokan dan menstabilkan harga," jelas Galuh.

Pada Senin (2/9) BPS mengumumkan kenaikan sejumlah harga bahan pangan lantaran musim kemarau yang berkepanjangan. Lebih rendahnya jumlah pasokan ketimbang permintaan membuat harga kebutuhan pokok terutama cabai merah dan cabai rawit melonjak sehingga memicu inflasi. (Pra/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More