Ketiadaan Data Picu Impor Bahan Baku

PEMBANGUNAN infrastruktur di Tanah Air menyisakan permasalahan impor yang diakibatkan ketiadaan data kebutuhan bahan baku proyek.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan pemerintah saat ini tidak memiliki data valid terkait ketersediaan bahan baku infrastruktur, seperti baja, besi, dan semen.

Hal itu membuat pemerintah kesulit-an untuk menghitung berapa jumlah stok yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Akhirnya, sebagian bahan material harus didatangkan dari luar negeri. Padahal, jika komunikasi terbangun dengan baik, kebijakan impor bisa dicegah.

"Saya yakin industri kita itu bisa memenuhi kebutuhan bahan baku infrastruktur sendiri," ujar Syarif di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha mengirimkan data, tidak hanya terkait jumlah, tetapi juga persebaran stok yang mereka miliki.

Ia menyebut, saat ini pasokan material infrastruktur terpusat di dua pulau besar, yaitu Jawa dan Sumatra. Di pulau-pulau lain terutama di timur masih kekurangan ketersediaan.

"Akhirnya biaya untuk membangun di sana jadi lebih tinggi karena ada biaya pengiriman yang lebih besar," tuturnya.

Ia berharap, dengan kolaborasi yang lebih erat, pembangunan infrastruktur dapat terpetakan dengan baik. Dengan begitu, pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

"Biaya bisa dikurangi, tapi kualitasnya tetap sama. Dari sisi waktu, pengerjaan juga akan berjalan lebih cepat," ucap Syarif.

Kebutuhan Baja

Salah satu dampak nyata dari ketiadaan data itu ada pada industri baja nasional.

Ketua Umum Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia (MKBI) Ken Pangestu menyebut selama ini belum ada komunikasi yang terjalin baik dengan pemerintah. Hal itu membuat industri tidak memahami berapa besaran volume baja yang dibutuhkan setiap tahun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan.

"Karena kebutuhannya belum ketahuan berapa banyak, kami tidak bisa menyiapkan dengan jumlah yang sesuai," ujar Ken .

Saat ini, industri dalam negeri mampu memproduksi berbagai jenis baja, mulai pelat lembaran, baja tulangan, besi profil, hingga baja ringan sampai 16 juta ton dalam setahun. Jumlah itu sedianya belum mencapai angka optimal. Ken menyebut kapasitas produksi industri baja bisa dimaksimalkan hingga menyentuh 27 juta ton per tahun.

Namun, pelaku usaha tidak berani memproduksi sebanyak itu karena pemerintah tidak mengeluarkan angka kebutuhan secara jelas.

Yang menjadi persoalan, baja bukan komoditas yang bisa dibuat dalam waktu sekejap. Butuh waktu yang panjang sehingga pada akhirnya upaya pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan skema impor.

Pada 2018 angka kebutuhan setidaknya mencapai 25 juta ton (E-1)