Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Kebijakan terkait hilirisasi mineral harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegasan itu disampaikan Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyikapi isu metalurgi ekstraktif.
Sebab hal tersebut berkaitan dengan kebijakan hilirisasi komoditas minerba melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia.
"Penekanannya, sumber daya alam sesuai dengan UUD 1945 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua perubahan dan sebagainya harus disesuaikan dengan spirit itu," ujar Ridwan yang juga Ketua Ikatan Alumni Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (IA-MET ITB) saat membuka konferensi International Metallurgy Conference and Expo (Met Connex) 2019 di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Ridwan juga mengatakan agar hilirisasi mineral jangan sampai mengganggu perekonomian di daerah penghasil mineral dan perekonomian nasional.
"Pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan secara nasional tidak boleh terganggu," kata Ridwan
Selain itu, pengelolaan kekayaan mineral juga harus menciptakan banyak lapangan kerja. Perusahaan-perusahaan tambang asing juga harus melakukan divestasi.
Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah khusus dalam menyatukan para pembuat kebijakan, penelitian akademik industry, dan penyedia teknologi. (OL-09)
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved